MALUKUnews, Tual: Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiwa Muslim Indonesia (KAMMI) Tual-Malra melakukan audiensi dengan Pimpinan Komisi II DPRD Kota Tual. Audiensi tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Tual, Kamis (06/08), kemarin.

Dalam audiensi itu, KAMMI Tual-Malra meminta kepada pimpinan Komisi II DPRD Kota Tual, untuk memenuhi beberapa tuntutan mereka. Yakni salah satunya mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Covid-19 dan Dinas Kesehatan Kota Tual.

"Kami sangat mengapresiasi masukan dari rekan-rekan dari KAMMI Tual-Malra. Kami sudah sudah bahas masalah ini. Untuk itu, hari Senin besok ini kita akan panggil dinas terkait dan Direktur RS. Hi. Noho untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Kami berharap rekan-rekan dari KAMMI ikut juga hadir," ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Tual, Hasyim Rahayaan, S.H dalam audiensi tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Tual-Malra, Zainabon Rahaningmas, mengatakan, berdasarkan hasil kajian internal KAMMI Tual-Malra, ditemukan fakta lapangan, bahwa rapid test antibodi sangat mahal serta menjadi komoditi bisnis yang menyusahkan masyarakat Kota Tual.

" KAMMI Tual-Malra juga mendesak Bupati supaya segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Gugus Tugas Covid-19. KAMMI juga minta supaya Pemda melakukan rapid test gratis kepada masyarakat Kota Tual, khususnya mahasiswa yang hendak kembali ke kota tempat mereka studi,” ujar Jainabon dalam rilis yang diterima Malukunews.co, Jumat (07/08).

Inilah butir-butir tuntutan KMMI yang disampaikan kepada DPRD Kota Tual itu:

  1. KAMMI Tual-Malra menuntut kepada pemerintahan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

  2. Menuntut pemerintahan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dalam menangani pandemi covid-19.

  3. Menuntut untuk segera menyelenggarakan dan menyediakan rapid test antibodi gratis kepada masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

  4. KAMMI Tual-Malra menuntut untuk segera menyediakan alat rapid test antibodi, swab gratis pada pusat pelayanan kesehatan dan rumah sakit daerah yang ada.

  5. Apabila beberapa point di atas tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Maka, KAMMI Tual-Malra meminta dengan tegas untuk menghapus kebijakan rapid test yang ada di Kota Tual dan Maluku Tenggara.

  6. Mengingatkan kepada pemerintah Kota Tual dan Maluku Tenggara agar dapat memperhatikan tuntutan KAMMI Tual-Malra pada point-point di atas karena hal ini berdasarkan apa yang disuarakan masyarakat.

  7. KAMMI Tual-Malra akan terus mengawal hal ini sebagai mitra kritis pemerintahan Kota Tual dan Maluku Tenggara.

(Red)