MALUKnews, Ambon: Anggota DPR RI asal Maluku yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) Alexander Litaay menyatakan pemerintah saat ini tidak serius dan peduli terhadap nasib sejumlah daerah kepulauan yang ada di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikannya kepada sejumlah wartawan di Ambon, Jumat (15/08), kemarin, menyusul ditolaknya RUU PPDK oleh pemerintah belum lama ini.

“Ini menandakan pemerintah saat ini tidak peduli dengan masyarakat di daerah-daerah kepulauan termasuk di Maluku.”ungkap Alex.

Dia mengungkapkan, jika alasan penolakan RUU PPDK adalah masalah kebutuhan anggaran yang dinilai Negara sebagai beban, seharusnya hal itu dapat dinegosiasikan, dan bukan sebaliknya menolak RUU tersebut.

“Jujur saya sangat kecewa. Saya kira pemerintah tidak berniat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Kalau misalnya alasan penolakan itu berkaitan dengan anggaran harusnya ada negosiasi, bukan langsung ditolak.”jelasnya.

Menurutnya , kemiskinan yang ada di daerah-daerah kepulauan termasuk juga di Maluku bukan merupakan kemiskinan fungsional akan tetapi kemiskinan struktrural, karena itu keberpihakan Negara melalui regulasi yang adil harusnya dapat diwujudkan.“Banyak regulasi yang membuat miskin masyarakat kita di daerah-daerah. Itu yang menjadi masalah.”ujarnya.

Meski RUU tersebut telah ditolak, namun dia mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan RUU tersebut di masa pemerintahan baru nanti.”Visi misi pak Jokowi kedepan dengan gugus maritim itu sangat menjawab kesejahteraan daerah kepualaun, karena itu RUU ini akan direvisi dan diperjuangkan lagi nanti.”katanya (RP)