MALUKUnews, Ambon: Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Maliki Heru Santosa memerintahkan Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk menyiapkan caretaker menyusul status hukum Walikota Tual, Mahmud M. Tamher dan Wakilnya, Adam Rahayaan yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi dana asuransi DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004.

Sumber Siwalima di Kemendagri menjelaskan, gubernur telah menemui Irjen Kemendagri, Selasa (2/12) dan melaporkan status hukum Tamher dan Rahayaan.

“Tadi (kemarin-red), gubernur sudah menemui Irjen dan dalam pertemuan itu Irjen meminta gubernur untuk menyiapkan caretaker Kota Tual,” ujar sumber tersebut.

Sementara gubernur yang dikonfirmasi mengaku, rencana dirinya untuk menemui Mendagri, Tjahyo Kumolo Selasa (2/12) ditunda karena Mendagri sementara mendampingi Presiden Jokowi ke Semarang.

“Pak Mendagri sementara ke Semarang bersama presiden sehingga rencana menemui Mendagri ditunda hingga besok (hari ini-red),” ujar gubernur melalui telepon selulernya.

Disinggung soal pertemuannya dengan Irjen Kemendagri, gubernur enggan berkomentar.

Ia hanya mengatakan, sudah me­merintahkan Karo Hukum dan HAM, Henry Far-Far untuk berkon­sultasi dengan Pengadilan Tipikor Ambon soal status Tamher dan Rahayaan.

“Saya sudah mendapatkan lapo­ran dari Karo Hukum jika benar berkas kedua petinggi Kota Tual itu telah terdaftar di Pengadilan Tipikor dengan nomor registernya masing-masing, dan dijadwalkan akan mulai disidangkan pekan depan,” jelas gubernur.

Dengan teregisternya berkas Tamher dan Rahayaan maka status mereka sudah menjadi terdakwa, sehingga Pemprov Maluku sudah harus menyiapkan caretaker.

“Kita sudah harus menyiapkan caretakernya, yang pasti kondisi Maluku Tenggara saat ini harus menempatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kompetensi,” kata­nya.

Tamher dan Rahayaan tersandung kasus korupsi dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004 yang merugikan negara Rp 5,786 milyar. Petinggi Kota Tual ini dijerat karena saat itu, Tamher menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malra, dan Rahayaan menjabat Kepala Rumah Tangga Sekretariat DPRD setempat.

Berdasarkan Peraturan Pemerin­tah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemi­lihan, Pengesahan Pengang­katan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 126 ayat (1) ditegaskan: Ke­pala daerah dan/atau wakil ke­pala daerah diber­hentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Kemudian pada ayat (2) berbunyi: proses pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Ke­pala Daerah sebagaimana dimak­sudkan pada ayat (1), dilakukan apabila perkara dakwaan melalui tindak pidana korupsi, terorisme makar dan/atau tindak pidana ter­hadap keamanan negara telah dilim­pahkan ke pengadilan dengan di­buktikan registrasi perkara.

Selanjutnya pada pasal (4), berdasarkan bukti registrasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Mendagri dapat member­hentikan Bupati dan/atau Wakil bupati, Walikota dan/atau wakil walikota melalui usulan gubernur.

Berkas dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004 dengan tersangka Walikota Tual Mahmud M. Tamher dan Wakilnya, Adam Rahayaan, Jumat (28/11) dilimpah­kan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Berkas tersangka teregistrasi de­ngan nomor dakwaan, masing-masing Adam Rahayaan dengan Nomor 38/Pidsus.TPK/2014/PN.Amb, se­dang­kan Mahmud M. Tamher Nomor 37/Pidsus.TPK/2014/PN.Amb. (S5)