MALUKUnews, Ambon: Setelah melewati pembahasan dan perdebatan yang panjang akhirnya seluruh fraksi yang ada di DPRD Maluku, menyatakan sikap mereka untuk menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2014. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi yang berlangsung di ruang paripurna Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu, kemarin.

APBD-P yang disetujui dalam rapat paripurna tersebut tersebut sebesar Rp. 1.950.789.660. Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Fatany Sohilauw didampingi Wakil Ketua Said Mudzakir Assagaff sementara dari pihak Pemprov Maluku dihadiri oleh gubernur Said Assagaff serta para pimpinan SKPD dilingkup pemprov.

“Pembahasan APBD-P telah selesai hari ini, saya menyadari sungguh bahwa kegiatan yang kita laksanakan hingga akhir tahun ini banyak menyita waktu kita semua termasuk para legislatif. Namun saya yakin dengan dilandasi tekad dan komitmen yang kuat untuk membangun daerah ini kita semua akan tetap berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata gubernur dalam pidatonya usai seluruh fraksi menyampaikan kata akhir mereka.

Menurutnya, pelaksanaan tugas dan kewajiban ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang disuarakan dan diperjuangkan oleh DPRD dan telah terakomodir dalam kebijakan umum perubahan APBD tahun 2014.

“Sehubungan dengan itu saya harapkan para legislatif untuk dapat terus melakukan pengawasan rencana dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan perubahan APBD ini,” pintanya.

Pengawasan anggaran tersebut, kata gubernur, diamanatkan dalam pedoman penyusunan APBD dengan pola peraturan proporsional dengan tugas pokok dan fungsi, efektif dan efisien dalam menunjang pelaksanaan prioritas pembangunan ditahun ini.

Tentunya hal ini dapat mencegah pemborosan keuangan dan penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya akan menyebabkan tidak tercapainya kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Disisi lain, pemprov juga akan melakukan pengawasan secara efektif, baik pengawasan internal maupun pengawasan melekat untuk menghindari berbagai hal yang akan merugikan rakyat di daerah ini.

“Semua yang dilakukan dewan tidak lain merupakan wujud pengabdian tugas dan tanggung jawab sebagai representasi rakyat di provinsi ini demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bagi pengembangan kebersamaan kita semua,” ujarnya.

Dengan disetujuinya RAPBD tentang Perubahan APBD tahun 2014 ini, tandas gubernur, maka sekaligus akan memberikan bobot peluang maupun waktu bagi pelaksanaan dan penyelesaian berbagai program kegiatan, baik yang mengalami revisi maupun tambahan kegiatan yang sifatnya perlu dan segera diselesaikan pada tahun anggaran 2014.

“Saya sangat berharap jalinan kerja sama dan kebersamaan yang telah terbina selama ini akan bisa ditingkatkan diwaktu-waktu yang akan datang, terutama menghadapi penyusunan APBD tahun 2015 dan tugas konstitusional lainnya yang merupakan tugas dan tanggujawab kita bersama dalam semangat pengabdian bagi bangsa dan negara serta daerah ini,” cetusnya. (S5)