MALUKUnews, Ambon: Rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2019 di gedung DPRD Maluku berlangsung aman dan lancar. Semua fraksi di DPRD Maluku menyetujui laporan pertanggungjawaban ABPD 2019 yang disampikan oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, Rabu (14/08).

Usai penyampaian laporan ABPD 2019 itu, Lutfi Sanaky dari Partai Gerindra, kemudian melakukan interupsi, sempat bersuara keras. Ia menyoroti perjuangan terkait putra Maluku masuk ke Kabinet Presiden Jokowi-Maaruf Amin.

Menurutnya, kemenangan Jokowi-Maaruf Amin di Maluku Pada Pilpres kemarin cukup tinggi, sekitar 63 koma sekian persen. Memang dari pendekatan kependudukan, kata Sanaky, kita tidak sampai dua juta. “ Tapi kita punya sejarah tersendiri yang harus dipertimbangkan oleh Jokowi-Maaruf Amin, agar bisa mengakomudir putra Maluku di kabinet nanti,” kata Sanaky tanpa menyebutkan sejarahnya seperti apa.

Sanaky juga mengapresiasi berbagai lembaga maupun komponen yang sedang memperjuangankan orang Maluku masuk kabinet. Tapi secara resmi di paripurna ini, saya mau menanyakan kepada pimpinan dewan.

Karena pimpinan dewan itu kemarin bersama gubenur menghadap presiden untuk memperjuangkan masalah yang sama. “ Sebagai anggota dewan, saya minta pimpinan dewan saat menghadap presiden itu siapa putra Maluku yang diusulkan, dan sejauh mana tanggapan presiden terahadap nama yang diusulkan itu. Pimpinan dewan harus jelaskan kepada kami. Banyak media juga yang mengangkat masalah pertemuan pimpinan dewan bersama gubenur dengan presiden itu. “ Saya mohon pimpinan dewan mengklarifikasi ini,” tegas Sanaky.

Saya meberikan catatan, jangan-jangan kemudian pak Bahlil Lahdalia, katanya asal Maluku dan besar di Irian (Papua), kemudian dianggap itu putra Maluku, salah. Bahlil itu besar karena profesinya. Dia besar karena asal dari Irian (papua). Sama juga dengan tokoh sebesar Kamarudin Watubun. “ Mereka berdua bukan bukan perjuangan kita,” ucapnya.

Sebagai tokoh, katanya Bahlil dan Kamarudin berdua juga dihitung masuk cabinet. Kita tidak bisa komplain mereka berdua itu asal dari Maluku yang kita perjuangkan. “ Saya minta pimpinan dewan bertanggung jawab terhadap ini, dan harus dijelaskan kepada kami pak ketua,” ujar Sanaky dengan tegasnya. (Qin).