MALUKUnews, Ambon: Sesuai laporan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Maluku, Jokonias Wawalayo, bahwa di Maluku terdapat banyak perusahaan asing yang terlantar dan akan segera dialihkan kepada negara.

PLH Gubernur Maluku, Ros Far-Far, kepada sejumlah wartawan usai mengikuti peringatan HUT Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ke-53 yang beralangsung di halamaman kantor BPN Maluku , Selasa (24/09), mengatakan, pemerintah provinsi Maluku telah membentuk tim untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, kemudian akan dilakukan sesuai proses yang berlaku.

Menurut Far-Far, persoalan tersebut diatur dalam mekanisme dan perundang-undangan. “Apa yang disampaikan tersebut merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat dalam hal ini BPM, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkannya setiap persoalan tidak bisa dijalankan sesuai keinginan sendiri, namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Lanjutnya, tim tersebut terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan dibantuk oleh BPN, dimana tim tersebut sementara bekerja.

Dirinya mengungakapkan, jika hal ini dapat diselesaikan, malka tentunay semua persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut akan bisa terselesaikan juga.(Shella)