MALUKUnews, Ambon: Provinsi Maluku resmi memperoleh jatah pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela.

Kepastian jatah 10 persen itu berdasarkan surat dari Satuan Kerja Pelaksana Kegiaatn Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada kepada gubernur Maluku nomor: SRT-0886/SKKMA0000/2019/S9, tertanggal 20 Desember 2019 lalu.

Pada surat tersebut, SKK Migas menindaklanjuti penetapan Menteri ESDM, dengan memerintahkan gubernur Maluku supaya menyiapkan dan menunjuk BUMD yang akan menerima dan mengelola PI 10% di Blok Masela. BUMD Maluku tersebut dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan melalui surat SKK Migas.

Dalam surat SKK Migas itu, juga menekankan, bahwa BUMD yang dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen, yang menunjukan perusahan bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 7 Permen ESDM No. 37/2016. Seluruh dokumen tersebut harus dilegalisir sesuai asli oleh notaris.

Sementara itu, Informasi yang diterima Malukunews.co, Kamis (09/01), Gubernur Maluku, Murad Ismail telah menunjuk PT. Maluku Daya Abadi (BUMD) untuk mengelola jatah PI 10% untuk Maluku itu. (Qin)