MALUKUnews, Ambon: Ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," ujar Prof. Amzulian Rifai Ketua Ombudsman RI dalam acara Seminar Propartif dan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019' yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (27/11), lalu.

Menurut Amzulian, Survei kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Dalam publikasi Ombudsman RI itu, satu-satunya Pemerintah Provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori zona merah, atau memiliki predikat kepatuhan rendah hanyalah Provinsi Maluku, berada di angka 45,31 %.

Angka tersebut, pertanda lemahnya leadership (kepemimpinan) dalam mengelola sistem pemerintahan daerah menuju pemerintahan moderen, democratic, transparency dan accountability.

Ketua Ombudsman Maluku, Hasan Slamat, yang dihubungi Malukunews.co, Sabtu (30/11), sore, juga mengiayakan, bahwa Maluku satu-satunya pemeritahan provinsi di Indonesia yang masuk kategori Zona Merah itu. “ Makanya kemarin-kemarin itu saya mau ketemu pak gubernur untuk menyampaikan masalah ini sebelum diumumkan Ombudsman RI itu, tapi malah dihujat,” ujar Hasan. (Qin)