Oleh: Saadiah Uluputty ( Anggota DPR RI Dapil Maluku )

MALUKUnews: Pada hari Kamis, 30 Juli 2020, saya berkunjung ke Polda Maluku dalam rangkaian kegiatan reses anggota DPR RI masa sidang IV 2020.

Kunjungan kami ke Polda diterima langsung oleh Kapolda Maluku, Irjrn Pol. Bahrudin Djafar, Irwasda Polda Maluku, Karo Ops Polda Maluku, Dir Intelkam Polda Maluku.

Bersama kami juga didampingi Ketua DPW PKS Maluku, Abdullah Asis Sangkala, Ketua MPW Maluku dan anggota DPRD Propinsi Maluku Fraksi PKS.

Silaturahmi, mendengar aspirasi dan diskusi soal beberapa hal, seperti pendampingan aparat yang membantu penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kota Ambon dan Propinsi Maluku.

Sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga PSBB transisi, dampak positifnya sudah terlihat. Peran signifikan Polda sangat terlihat.

Dampak sukses PSBB antara lain, karena Polda Maluku menjaga pintu masuk dan keluar kota Ambon secara ketat serta membantu sosialisasi waspada Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

Keterlibatan ini tidak hanya pada jajaran Polda Maluku namun hingga di tingkat Polsek di seluruh wilayah Propinsi Maluku. Secara sosial, Polda ikut berbagi peduli meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Contohnya menyisihkan pendapatan anggota polisi yang bertugas dan membantu masyarakat.

Sebagai anggota DPR mewakili masyarakat Maluku, saya memberi apresiasi tinggi kepada Pak Kapolda dan Jajaran Polda hingga Polsek yang bertugas di Propinsi Maluku.

Sebagai anggota komisi VII, saya juga ingin mendengar masukan soal gunung botak, yaitu tambang emas yang masih belum dikelola secara profesional sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33, yaitu bumi, air dan kelayaan yang terkandung didalamnya dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saat reses ke pulau Buru pada masa reses ke III, saya juga mendapatkan masukan dari masyarakat.

Aktifitas penambangan emas di Gunung Botak telah terjadi sejak tahun 2014, dan pengamanan secara persuasive oleh jajaran Polda dan pemerintah daerah telah dilakukan sejak 2018.

Sebagai anggota Komisi VII, menyambut baik sikap tegas jajaran polda, TNI dan pemerintah melakukan langkah pengamanan, dan menegakkan aturan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Ini adalah langkah positif dalam upaya menegakkan kaidah-kaidah penambangan yang baik dan benar.

Penambangan tanpa ijin atau illegal mining bukan bagian good mining practices sehingga perlu ditertibkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Harapan kami adalah manfaat yang didapatkan harus lebih besar dari kerugian dan dampak negatif yang diterima. (***)