MALUKUnews, Ambon: Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno melaporkan media Spektrumonline.com ke Polda Maluku, Selasa (23/05), terkait pemberitaan di media tersebut dinilai selah alamat.

Pasalnya untuk kasus terkait kerja pers harus diadukan ke dewan pers, karena harus diselesaikan dengan mekanisme UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Seperti diketahui bahwa, telah dilakukan kesepakatan bersama antara Mabes Polri dan Dewan Pers dengan nomor: 2/DP/MoU/II/2017 Nomor : B/15/II/2017, tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers. Salah satu item dalam kesepakatan itu, bahwa sengketa terkait pemberitaan harus diselesaikan melalui jalur dewan pers sesuai UU Pers itu sendiri.

Terkait dengan laporkan Wagub Orno itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Maluku dan Maluku Utara, mengimbau masyarakat yang memiliki sengketa pemberitaan dengan media massa untuk menyelesaikannya melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “ Setiap pengaduan terhadap media bisa disampaikan pada redaksi untuk memperoleh hak jawab dan koreksi,” ujar Ketua AMSI Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Hamdi Jempot dalam rilisnya yang diterima Malukunes.co, Selasa (23/06), malam.

Jika dinilai belum memuaskan, lanjut Jempot, warga bisa mengadu ke Dewan Pers untuk dicarikan solusi melalui mediasi. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Pers adalah lembaga negara yang berhak memberikan penilaian atas ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik serta memberikan sanksi pada media massa.

Laporan Wakil Gubernur Maluku ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pers tentu tidak alpa dari kesalahan. UU Pers dibuat untuk memastikan koreksi bisa dilakukan, dengan tetap menjunjung perlindungan terhadap kebebasan pers. Kesalahan jurnalistik tidak boleh berujung pada kekerasan atau pemidanaan terhadap wartawan.

Dengan kebebasan pers yang kokoh, publik diuntungkan oleh adanya mekanisme check and balances untuk memastikan akuntabilitas pemerintah melayani kepentingan warga. “ Menyerang pers dan mengintimidasi wartawan hanya akan mencederai ekosistem informasi yang kredibel dan bebas, serta merusak demokrasi,” ujar Jempot yang juga pimpinan media online terasmaluku.com ini. (Qin)