MALUKUnews, Ambon: Mantan Ketua Partai Bulan Bintang Wilayah Maluku, yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Maluku, Saleh Wattiheluw, angkat bicara terkait 6 kabupaten di Maluku yang ditetapkan Pemerintah Pusat (Pempus) sebagai daerah tertinggal.

Seperti disampikan melalui akun facebook resminya bernama ‘Saleh Wattiheluw’ yang kemudian dikutif Malukunews.co, Senin (11/05), mengatakan, evaluasi Pempus untuk daerah-daerah itu merupakan hal biasa. Organisasi sekecil apapun juga pasti ada eavaluasi. Evaluasi itu dilakukan berjenjang.

Sekarang ini, kata Wattiheluw, negara sudah evaluasi kabupaten/kota, dan hasilnya, di provinsi Maluku ada 6 kab/kota yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. “ Itu berarti ada kemajuan untuk Maluku. Karena pada tahun 2015 lalu terdapat 8 kabupaten/kota di Maluku masuk daerah tertinggal, dan pada tahun 2020 ini hanya ada 6 daerah saja yang ditetapkan Pempus masuk daerah tertinggal. Itu berarti Maluku mengalami kemajuan,” ujar Wattiheluw yang juga pemerhati pembangunan daerah ini.

Wattiheluw pun menyarankan kepada masyarakat, supaya tidak perlu kaget dan bereaksi berlebihan. “ Sebaiknya kita dorong Pemda dari 6 Kabupaten itu untuk kerja keras, fokus benahi daerahnya. Fokus tingkatkan perokenomian masyarakat, tingkat sumberdaya manusia, tingkatkan sarana dan prasaran, tingkatkan kemampuan keuangan daerah, aksesbilitas dan karekteristik daerah, agar berikutnya daerah mereka kaluar dari zona ketertinggalan itu,” ujar Wattiheluw.

Seperti diberitakan media in sebelumnyai, 6 kabupaten yang ditetapkan (Pempus sebagai daerah tertinggal itu, masing-masing Kabupaten KepulauanTanimbar (KKT), Kepulauan Aru, SBB, SBT, MBD dan Kabupaten Bursel.

Seperti juga diberikan media ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020, tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 itu. Ada 62 daerah di Indonesia yang ditetapkan tertinggal termasuk 6 daerah otonom di Maluku itu.

Wattiheluw pun mengusulkan, sebaiknya kedepan nanti, Kabupaten dan kota di Maluku bangun kerjasama dengan perguruan tinggi di daerah, alokasikan anggaran untuk riset dan evaluasi. “ Karena kita tidak bisa melihat/evaluasi diri kita sendiri, dimana kelebihan, dimana peluang. Yang pasti tiap daerah sudah lakukan evaluasi, namun, demikian sejauh mana bobot evaluasi itu,” saran Wattiheluw. (Qin)