MALUKUnews.co, Ambon: Dewan Pengurus Daerah Garda NKRI Maluku menggelar dialog public dalam rangka membahas Participating Interest (PI) 10 % untuk Maluku yang bertempat di Baileo Cafe pada Selasa (15/06).

Dialog publik dengan tema "Dampak Kebijakan Pembagian PI 10 % Blok Masela antara Kabupaten Kota di Maluku". Acara ini di pandu oleh moderator Bakri Tambipessy. Sementaar peserta yang mengikuti kegaiatan ini berasal dari perwakilan mahasiswa dan beberapa OKP-se Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Garda NKRI Maluku, Sugiarto Solissa, menyampaikan, bahwa tugas pemerintah provinsi Maluku adalah bekerja memaksimalkan blok masela untuk kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah tugasnya sejahterakan masyarakat dengan mengelola blok masela, dan kita sebagai pemuda harus objektif dan rasional dalam melihat setiap persoalan di Maluku, terutama yang asas manfaatnya untuk kesejahteraan orang Maluku secara kolektif," ucap Sugiarto.

Hadir sebagai narasumber dalam dialog ini di antaranya, Kepala Dinas ESDM Maluku, Fauzan Khatib, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa (Komisi II), Bram Tulalessy dari Akademisi dan Azis Tunny dari Kadin Maluku.

Akademisi Abraham Tulalessy, dalam paparannya mengajak anak muda Maluku untuk berani tampil dan menunjukan kepada dunia, bahwa Maluku itu kaya dan terkaya.

"Sebagai kapitan Muda, jangan takut, jika Kapitan "Pimpinan Maluku" berani menerobos, maka Kapitan muda yang hadir disini semua juga harus berani tampil melihat Maluku lebih baik dan menunjukan kepada Indonesia, bahkan Dunia bahwa orang Maluku itu kaya dan terkaya," tegas Tulalessy.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Maluku, Fauzan Khatib, dalam kesempatannya, mengatakan, bahwa skema 3:3:3:1 yang dipakai Pemprov dalam menyoroti pembagian jata PI 10 %, sampai hari ini belum final. “ Hanya masih bersifat wacana dan kami sebagai pemerintah masih mengkaji hal ini sebaik-baiknya dengan melihat berdasarkan regulasi,” ujarnya. (Mar)