Oleh : M.J Latuconsina, SIP, MA

MALUKUnews: Untuk sukses menduduki jabatan legislativ dan eksekutif para politikus menggunakan partai politik sebagai jembatan politik, untuk mencapai kedua jabatan tersebut. Hal ini di karenakan partai politik masih menjadi salah satu institusi politik di negara demokrasi, yang memiliki fungsi proposing kandidat.

Sehingga pengurus partai politik bisa di calonkan untuk menduduki jabatan legislatif dan eksekutif. Kemampuan partai politik untuk melakukan proposing kandidat terhadap para kadernya, sehingga sukses menduduki jabatan eksekutif dan legislative, menandakan partai politik tersebut juga sukses merealisasikan fungsi proposing kandidat.

Namun dalam perjalanannya tidak semua pengurus partai politik, bisa di akomodir untuk kemudian di beri kesempatan mengikuti proposing kandidat yang dilakukan partai politik guna mengisi jabatan eksekutif dan legislativ. Bagi pengurus partai politik, tidak bisa di akomodir untuk kemudian mengikuti proposing kandidat, yang dilakukan partai politik guna mengisi jabatan eksekutif dan legislativ, tentu tidak tinggal diam. Bagi para politikus yang memiliki impian, untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislativ terpaksa menempuh jalan nomaden.

Ini merupakan pilihan pragmatis untuk membuka jalan bagi para politikus menggapai jabatan eksekutif dan legislativ. Pilihan ini didasari mereka bahwa, politik adalah kompromi. Sehingga tidak salah kalau mereka memilih jalan pragmatis. Tak pelak perilaku politik ini sebagai bentuk dari politikus nomaden.

Banyak di antara langkah nomaden ini sebagian besar membawa sukses mengantarkan politikus untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislativ, tapi banyak juga para politikus yang akhirnya gagal untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislativ, meskipun para politikus nomaden ini berpindah partai politik dari dua sampai dengan tiga partai politik.

Rupanya keberuntungan tidak berpihak kepada para politikus itu, sehingga mereka gagal dan gagal lagi tatkala melakukan nomaden ke partai politik lain. Akhirnya mereka menjadi politikus tanpa menduduki jabatan eksekutif dan legislativ sampai dengan tidak menjadi pengurus partai politik lagi. Namun terdapat juga sebagai besar dari para politikus, yang tidak melakukan nomanden ke partai politik lain. Bagi mereka tetap berada di bawa naungan partai politik tanpa melakukan nomaden merupakan suatu kehormatan, tentu pilihan politik ini bagi mereka adalah pilihan ideologis, yang memang susah untuk di kompromikan.

Adapun faktor-faktor yang kemudian menjadi alasan bagi para politikus melakukan nomaden yakni, pertama partai politik yang menjadikan mereka sebagai pengurus partai rata-rata memiliki perilaku oligarkis, dimana tidak memprioritaskan mereka untuk di mengikuti proposing kandidat guna menduduki jabatan eksekutif dan legislativ, kedua adanya konflik kepentingan yang terjadi antara mereka dengan pengurus partai, dan ketiga para politikus ini melakukan tindakan korupsi. Sehingga mereka akhirnya di depak dari kepengurusan partai.

Terkait dengan hal tersebut, Gilles Deleuze dan Felix Guattari (2005) di dalam karyanya Nomadology : The War Machine melukiskan nomad sebagai setiap entitas politik (politikus) yang dicirikan oleh sifatnya yang selalu berpindah, menjadi (becoming), berdeformasi, bertransmutasi, bermetamorfosis ; turbulen, tanpa ego, eksesif, defiatif, antipusat (decentring), anti identitas, antiketetapan, selalu mengalir, dan selalu bergejolak (flux). Meskipun demikian nomad dan nomadisme tidak selalu bersifat negativ, merusak, dan menciptakan kekacauan.

Nomad dan nomadisme juga bisa bersifat positif, kreatif, dan pruduktif termasuk di dalam wacana politik, tergantung di ruang mana dia beroperasi, aspek apa yang berganti dan bertukar, ke arah mana bergantian dan perpindahan (citra, identitas, dan ideologi) itu ditujukan, serta apa motif dibalik pergantian dan perpindahan tersebut.

Para politikus partai, yang akhirnya terjerumus menjadi politikus nomaden akan tiba tatkala datangnya momentum pelaksanaan Pemilu. Hal ini dikarenakan menjelang momentum pelaksanaan Pemilu, lahirlah partai politik baru, yang baru juga di deklerasikan. Hadirnya partai politik baru tersebut menarik para politikus, yang tidak berkembang karir politiknya pada partai politiknya, untuk nomaden ke partai politik baru. Dimana mimpi mereka tatkala aktif pada partai politik baru bisa merubah karir politik mereka. Sehingga bisa sukses untuk menduduki jabatan legislativ, dan eksekutif.

Namun rupanya rata-rata partai politik baru, yang baru juga di deklerasikan tatkala datangnya momentum pelaksanaan Pemilu, ternyata di isi oleh rombongan nomaden politikus. Hal inilah yang kemudian menghadirkan partai politik sempalan, dimana ideologinya sama, dan basi garapan suaranya juga sama, sedangkan visi-misi secara implisit juga sama. Sehingga dalam partai politik baru, yang baru juga di deklerasikan tersebut benar-benar tidak ada yang baru. Hanya yang membedakannya yakni tanda gambar, himne/mars partai, dan seragam partai yang baru.

Hal ini bisa dilihat pada Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nuruni Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah partai baru, yang merupakan sempalan dari Partai Golongan Karya (Golkar). Dimana rata-rata dari partai-partai politik ini memiliki pengurus partai adalah mantan pengurus Partai Golkar. Selain itu juga, rata-rata dari partai-partai politik ini memiliki ideologi develomentalis, dan memiliki garapan suara yang sama pula dengan Partai Golkar.

Kondisi serupa dapat kita lihat pada Partai Pelopor, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesiaa(PNBK), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Dimana rata-rata dari partai-partai politik ini memiliki pengurus partai, adalah mantan pengurus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Disamping itu juga, rata-rata dari partai politik ini memiliki ideologi Sukarnoisme, Marhaenisme, dan Pacasila yang sama dengan ideologi PDIP, dan memiliki garapan suara yang sama pula dengan PDIP.

Nomadennya para politikus ke partai politik lain tatkala datangnya momentum pelaksanaan Pemilu tidak bisa dihindari. Hal ini merupakan bagian dari proses politik, yang tengah dijalani para politikus untuk menggapai jabatan eksekutif dan legislativ. Dimana hal ini tidak terlepas dari dinamika internal dan eksternal yang terjadi pada partai politik, yang turut pula mempengaruhi nomaden yang dilakukan para politikus. Namun solusi untuk bisa meminimalisir nomaden para politikus partai ke partai politik lain, yakni dengan jalan memperkokoh institusionalisasi partai politik.

Staf Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpatti