MALUKUnews, Ambon: Ditengah amarah masyarakat Maluku yang tengah mempertanyakan mengapa tidak satupun putra-putri terbaik Maluku yang diakomodir sebagai menteri pada Kabinet Kerja yang kini dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diresponi cuek oleh Gubernur Maluku. Ir Said Assagaff.

Assagaff yang diwawancarai sejumlah media usai pelantikan Ketua DPRD Maluku, Rabu (29/10), mengatakan itu haknya Presiden Joko Widodo. "Dia mau angkat siapa kek, itu urusannya karena itu hak prerogatifnya dong,"ucap Assagaff singkat. Sebelumnya, belum lama ini Gubernur Maluku Said Assagaff telah melayangkan sedikitnya 22 nama putra-putri Maluku yang nantinya diharapkan menjadi perwakilan daerah pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla itu, signal awal nama M.Saleh Latuconsina yang dikabarkan teman dekatnya Wakil Presiden Jusuf Kalla itu pun hanya sebuah janji manis sehingga tidak ada pergerakan aksi perdebatan tentang siapa yang bakal diakomodir.

Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengatakan dirinya sangat menyesal dengan hasil pengumuman jajaran kabinet baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla itu tidak mengakomodir anak daerah asal Maluku seperti yang dijanjikan.

"Jujur saja, saya sangat menyesalkan hasil pengumuman jajaran menteri yang diumumkan oleh Presiden baru kita karena tidak mengakomodir putra terbaik Maluku. padahal sebelumnya, beliau (Jokowi-red) pernah menjanjikan bahwa akan mengangkat salah satu putra terbaik Maluku pada jajarannya,"ungkap Rahakbauw kepada wartawan.

Atas hasil tersebut, katanya pihak DPRD Maluku akan berkoodinasi dengan pemerintah daerah cq Gubernur Maluku untuk menyempatkan waktu bertemu dengan Presiden RI. "Secepatnya kami akan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh element masyarakat guna mengagendakan pertemuan dengan Presiden, karena bicara soal menteri adalah hak prerogatif Presiden,"katanya.

Disisi lain, Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (HANURA) DPRD Maluku Ayu Hasanusi kepada wartawan juga menyatakan kekesalannya lantaran pemerintah daerah tidak menyambut baik aspirasi masyarakat.

"Saya pernah menyampaikan hal ini didepan forum, namun saya rasa pemerintah daerah tidak menyambut baik hak politik itu. Padahal sebelumnya Gubernur Maluku telah melayangkan 22 nama ke hadapan Presiden, namun pemerintah daerah tidak mempunyai prioritas dan tekanan politik sehingga akhirnya seperti yang dikumandangkan Jokowi, tidak punya wakil yang menjadi menteri di KIH,"beber Ayu. (Eda)