MALUKUnews, Ambon: Pernyataan Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang menyatakan, “perang” terhadap Mentri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, itu hanya main-main saja, mulai mendapat kritik dari masyarakat.

Direktur Beta Kreatif, Ikhsan Tualeka, dalam rilisnya yang dikirim melalui WhatsApp Malukunews.co, Jumat (06/09), siang, mengatakan, kita perlu kritik pernyataan gubernur itu. Tak begitu cara komunikasi politiknya pak gubernur.

Kalau pernyataan Gubernur Murad, sebelumnya menyatakan perang terhadap Menteri Susi atas kebijakannya telah merugikan Maluku. Kemudian Ibu Susi mengutus pejabat KKP datang ke Maluku menemui gubernur, Kamis, kemarin. Setelah pertemuan bersama itu, gubernur kemudian kepada wartawan, menyatakan perang terhadap Menteri Susi itu hanya main-main saja.

Kata Tualeka, pernyataan perang main-main itu nantinya akan menjadi preseden buruk. Karena kedepan, kalau ada kritik pemeritah daerah Maluku yang sungguh-sungguh, atau serius terhadap pemerintah pusat akan juga dianggap main-main.

Mestinya, kalau pun itu hanya main-main, kata Tualeka, tak perlu sampai diungkap ke publik. Karena dalam politik itu, ada yang di ‘belakang panggung’ dan ada yang tersaji di ‘depan panggung’. “ Nah dalam konteks ini, semua hal yang ada dibelakang tak perlu ditampilkan di depan,” ujarnya.

Sebenarnya ‘gertak sambal’ ala Murad Ismail itu menarik dan menemukan momentumnya. Karena berangkat dari fakta ketidakadilan yang dirasakan Maluku selama ini, sehingga dukungan publik kepada gubernur mengalir begitu kuat. Sayangnya menjadi antiklimaks, karena belum apa-apa, tekanan politik itu, yang awalnya dikira publik serius, kemudian dinyatakan gubernur, itu main-main.

Lebih mengecewakan lagi, lanjut Tualeka, konten atau isi tuntutan yang disampaikan kepada para utusan Menteri Susi itu, lebih mirip seperti pernyataan mahasiswa usai unjuk rasa. Hanya berisi poin-poin yang kalau dibaca dengan seksama, tenyata semuanya tidak terkait langsung dengan kewenangan Menteri Susi. Selain poin 3, poin yang lain masuk dalam kewenangan Presiden, atau Mendagri dan DPR RI.

Ini ibarat perang, menembaknya salah sasaran, dan terkesan tak siap. Mestinya kalau ‘gesekan politik’ yang mainkan itu arahnya ke Menteri Susi, tuntutan pun lebih banyak diarahkan ke Kementiran Kelautan dan Perikanan, disertai dengan ulasan atau kajian akademik juga daftar permintaan daerah yang lebih detil dan konfrehensif.

Mestinya kalau mau serius dan tidak hendak sekadar sensasi, kata Tualeka, semua elemen Maluku mau maju atau mengusung tuntutan yang lebih subtantif. Yaitu dengan menawarkan atau menuntut dan desak Pemerintah Pusat, agar ada pemberlakuan Otonomi Khusus (OTSUS) di Maluku, sebagai bentuk tindakan afirmatif dalam mengangkat Maluku dari ketertinggalan. Kalau itu yang dikemukakan dan menjadi tuntutan bersama, niscaya semua energi orang Maluku akan bergelora. “ Perlu berjuang bersama, sehingga keinginan yang subtantif itu bisa didengar dan diakomodir pemerintah pusat,” ujar Tualeka, Pemuda Maluku yang sudah mendunia ini. (Qin)