MALUKUnews, Ambon: Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Aparat Penegak Hukum (APH). MoU ini dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

Penandatangan MoU ini berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (13/08).

Para bupati/walikota, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres se-Provinsi Maluku, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI dengan No. 700/8929/SJ; No. KEP-694/A/JA/11/2017; No. B/108/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017.

Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Tipikor Mabes Polri, Brigjen Pol. Djoko Purwanto, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus, Sudung Situmorang dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Triyono Haryanto, dan Plt Kepala Inspektorat Provinsi Maluku, Rosana Soamole, tampak hadir menyaksikan langsung acara penandatanganan Mou ini.

Gubernur Maluku dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas adanya perjanjian kerjasama yang digear, sebagai wujud tanggungjawab, terlebih khusus demi terciptanya sinergitas dan saling percaya antara APIP dengan APH. (Qin)