MALUKUnews.co, Ambon: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku, Rabu (21/04) siang.

Dalam aksinya, para pendemo ini meminta kejelasan dan transparansi kebijakan Gubernur Maluku, Murad Isamail, dalam pengelolaan pinjaman dana 700 miliar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) itu.

Menurut kajian, GMKI, kebijakan Gubernur Maluku, Murad Ismail, telah melenceng dari kebutuhan masyarakat. Yang pertama, mengenai dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan UU nomor 23 tahun 2020.

"Bahwa penggunaan dana PEN itu dilimpahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Untuk kemudian mendongkrak perekonomian nasional itu sendiri, " ujar Korlap, Ongki Leslessy kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku.

“ Bagi kami berkaitan dengan dana PEN di Maluku, dimana ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang merembek ke seluruh sektor kehidupan masyarakat, seperti kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” ujar Ongki.

Mestinya, lanjut Ongki, ada kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau hanya dana Rp. 700 miliar itu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, tentu akan menjadi persoalan. " Seperti pembangunan Caffe Beta di Islamic Center yang menelan anggaran berkisar 2 miliar rupiah lebih ini nilai telah menyalagunakan anggaran. Pake logika sajalah… mana ada pembangunan caffe sampai 2 miliar rupiah, " ujar Ongki penuh heran. (Hasrat)