MALUKUnews.co, Ambon: Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas orno, dinilai telah melanggar kode etik dalam penyelenggara tugas dan wewenangnya sebagai pejabat pemerintah maupun pejabat publik.

Seharusnya gubernur dan wakil Gubernur memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, saling permusuhan satu sama lain. Sebab akibat dari sikap mereka itu akan berimbas terhadap lambatnya kebijakan terkait proses pembangunan di Provinsi Maluku. Demikian pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Ampera Maluku, Risman Belasa dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Rabu (21/04).

Kata Risman, ketidaknyamanan hubungan gubernur dan wakil gubernur telah membawa dampak buruk, dan menjadi contoh tak baik untuk masyarakat Maluku secara umum. “ Apabila ketidaknyamanan antara kedua pembesar Maluku ini terus berkepanjangan, maka barang tentu program yang di kampanyekan atau ditawarkan pada saat Pilkada lalu, tentu mendek dan tidak akan jalan,” ujarnya.

Lanjut Risman, seharusnya gubernur dan wakil gubernur memberikan contoh dan gambaran yang baik kepada masyarakat. Bukan malah bagaikan seperti tikus dan kucing yang saling bermusuhan,” tegas Risman.

Atas dasar berbagai alasan tersebut diatas, maka saya atas nama Risman Belasa selaku Ketua Umum Ampera Maluku memberikan 'kartu kuning' kepada Gubernur Murad Ismail dan Wagun Barnabas Orno. 'Kartu kuning' ini sebagai tanda larangan kepada bapak gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat pemerintah maupun pejabat publik.

Risman pun tegaskan, kedua pejabat daerah itu jangan saling mencurigai maupun berkonflik secara struktur di pemerintahan. Pasalnya dipundak gubernur dan wakil gubernur memikul tanggung jawab besar kepada rakyat Maluku. “ Berdamai itu indah. Hidup bersaudara lebih baik sesuai dengan konsep kemalukuaan 'Pela Gandong',” tegas Risman. (Mar)