MALUKUnews, Ambon: Asosiasi Media Siber Indonesia Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut), nyatakan sikap terkait Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nathaniel Orno melaporkan media spektrumonline.com ke Polda Maluku, Selasa (23/06).

Inilah point-point pernyataan sikap AMSI Wialyah Maluku dan Maluku Utara yang ditanda tangani Ketua AMSI Maluku dan Maluku, Hamdi Jempot itu:

  1. Mendesak pejabat pemerintah atau warga negara yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa untuk menggunakan mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Caranya dengan mengirimkan permintaan hak jawab maupun koreksi ke media terkait. Lalu jika tidak mendapat respon yang diharapkan, baru mengadukan masalahnya ke Dewan Pers. Sejak era reformasi 1998, inilah mekanisme yang telah disepakati secara hukum untuk menyelesaikan sengketa pers tanpa mengganggu independensi media maupun kebebasan pers.

  2. Meminta Kepolisian Daerah Maluku menyelesaikan masalah laporan Wakil Gubernur Maluku kepada Spektrumonline.com lewat jalur sengketa pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 15 ayat 2 (c).

  3. Meminta Polda Maluku untuk berkoordinasi dengan Dewan Pers atas penanganan laporan Wakil Gubernur Maluku. Hal ini merujuk pada MoU Dewan Pers dan Mabes Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 Nomor : B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, disbutkan aparat kepolisian apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa pers dengan masyarakat mengarahkan yang berselisih atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang, mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers.

Koordinasi aparat kepolisian dengan dewan pers, karena Dewan Pers yang akan menilai dan menyimpulkan pemberitaan media tersebut tindak pidana atau pelanggaran kode etik jurnalistik. (***)