MALUKUNEWS, Ambon: Proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akan segera berlangsung sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Maluku.

Olehnya itu, untuk menghindari berbagai pelanggaran yang terjadi nantinya maka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di 12 kecamatan di SBT harus menjaga independensinya.

“Independensi penyelenggara Pemilu baik di segala tingkatan harus menjaga independensinya guna menghindari berbagai pelanggaran yang terjadi saat proses pemungutan suara ulang di kabupaten SBT nantinya,” tandas Wakil Ketua KNPI Kabupaten SBT, Fadly Rumasouw, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Selasa (6/8).

Dikatakan, dengan dilakukannya pemecatan terhadap Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten SBT bersama seluruh anggotanya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka hal itu harus menjadi pelajaran yang berharga bagi PPK maupun Panwascam agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

“PPK dan Panwascam harus taat terhadap aturan dan berbagai mekanisme yang diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bukan menggunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan oknum-oknum tertentu,” katanya.

Rumasouw juga meminta agar seluruh penyelenggara Pemilu tidak bermain-main terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan di Kabupaten SBT ini, karena dengan dilakukannya Pilkada ulang maka secara tidak langsung telah menghabiskan uang daerah yang mestinya tidak perlu dilakukan lagi.

“Mengacu pada pengalaman yang terjadi saat pilkada putaran pertama itu, harusnya menjadi acuan yang penga­laman yang berharga bagi PPK maupun Panwascam agar bekerja profesional sehingga proses Pilkada ini bisa berjalan dengan aman, jujur dan transparan,” harapnya. (S5)