MALUKUnews, Ambon: Sebagian besar desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa.

Belum ketahui pasti, mengapa Bupati SBT, Mukti Kaliobas, belum juga memberikan instruksi untuk segera melakukan pemilihan kepada desa.

Seperti diketahui, Gubernur Maluku, Murad Ismail, beberapa bulan lalu, dalam pengarahannya, telah memberikan deadline kepada bupati dan walikota, bahwa dalam waktu enam bulan kedepan segera mendepenitifkan para kepala desa.

Pengarahan Gubenrur Murad saat itu disampaikan pada acara Pembukaan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 yang berlangsung di Gedung Islamic Center Ambon, Selasa (25/02).

Arahan gubernur itu seakan tidak dindahkan Bupati SBT Mukti Kaliobas. Pasalnya, hingga saat ini sebagian besar desa di di SBT masih dijabat oleh Plt kepala desa.

“ Pilkades harusnya secepatnya dilakukan agar proses demokrasi terkecil di tingkat desa bisa segera ditegakkan. Sebab, sangat besar dampak politiknya, jika hal ini terus di biarkan. Di lain sisi jika desa-desa belum ada kepala desa depenitif tentu akan menyebapkan struktur pemerintahan desa menjadi tak berdaya,” ujar salah satu tokoh masyarakat SBT kepada Malukunews.co, yang minta namanya tidak disebutkan, Kamis (06/08).

Lanjut sumber itu, desa yang masih dijabat oleh seorang Plt tentu akan berdampak terhadap kondisi masyarakat secara langsung karena tidak ada pemimpin yang depenitf. “ Belum lagi program pemberdayaan masyarakat desa ke depannya, yang langsung mengarah pada tatanan masyarakat desa, dengan diberikannya anggaran langsung pada desa,” ujar sumber itu.

Sementara itu, Bupati Mukti Kaliobas yang berusaha dihubungi Malukunews.co, namun belum berhasil. Tiga nomor ponsel yang dihubungi, tidak ada yang aktif. (Qin)