MALUKUnews, Ambon: Menjelang Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Desember 2020 mendatang, suhu politik di daerah itu makin panas.

Sekda SBT, Syarif Makmur, buka-bukaan terkait amburadulnya pengelolaan birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Mukti Kaliobas. Hal ini disampaikan Sekda Syarif saat memberikan penjelasan kepada kelompok masa yang melakukan aksi demo di Pemda SBT, beberapa hari lalu.

Menurut Syarif, ia menyayangkan di Pemda SBT ini, ada Sekda, tapi yang mengatur dan mengurus mutasi itu adalah orang-orang yang punya kepentingan politik. “ Terpaksa saya harus cerita saja, padahal Sekda ada di depan mata, di depan rumah saja, tinggal dipanggil saja, pak Sekda saya mutasi pak,” ujar Sekda dengan nada meninggi seakan menyindir Bupati Kaliobas, saat memberikan penjelasan kepada para pendemo saat itu.

Lanjutnya, Sekda pun bercerita, pada masa Bupati Abdullah Vanath dulu, kalau dia mau melantik, kalau saya di Jakarta atau misalnya saya di Ambon, dia telpon, saya mau lantik camat ini, saya mau kepala dinas yang ini, silahkan, dan begitu saya datang langsung saya tanda tangani.

“ Tapi di SBT pelantikan kali ini, kepala BKD pun tidak pernah melaporkan saya pak, siapa-siapa yang dilantik. Bahkan BKD yang bukan urus mutasi itu, diberikan kepada orang-orang yang tidak bekepentingan. Kalau saya mau main kasar, dibatalkan SK ini, dan bisa kena hukuman kepada bupati pak, karena Sekda tidak dilibatkan,” ujar Sekda Syarif seperti dikutif dari chanel Youtube milik Riaty Channel.

Sekda pun dengan tegas, mengatakan, kewenangan Sekda itu bukan diberikan pak gubernur atau pak bupati. “ Kewenangan Sekda itu diberikan oleh undang-undang, diberikan oleh undang-undang,” ujar Sekda Syarif dengan suara keras. (Qin)