MALUKUNEWS, Ambon: Presiden Komite Pro Rakyat (KOMPOR) Maluku, Subhan Palisoa, mendesak KPU Provinsi Maluku segera memberhentikan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mulai dari KPU, PPK hingga PPS. Langkah yang sama juga harus dilakukukan Bawaslu Maluku supaya memberhentikan anggota Panwaslu SBT, Panwaslu Kecamatan hingga Panwaslu Lapangan yang ada di SBT.

Desakan ini disampaikan Palisoa menyusul ada temuan pelanggaran yang diduga dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif oleh jajaran penyelenggara Pemilu dan Panitia Pengawasan di SBT pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku tahun 2013 yang baru saja selesai. “ Saya harap supaya dalam Pilkada Maluku putaran ke-2 ini seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dan jajaran Panitia Pengawasan (Panwaslu) di SBT harus diganti. Hal ini agar jangan sampai terjadi kecurangan seperti pada Pilkada putaran pertama ini,” ujar Palisoa kepada Moluken.com, Selasa (02/07), sore.

Menurut Palisoa, seluruh jajaran KPU dan Panwas SBT bukan saja akan diganti, tapi harus dimintai pertanggungjawabnya atas pelanggaran yang dilakukan itu. Pelanggaran “berat” yang dilakukan jajaran KPU SBT itu harus diberi sangsi tegas karena telah mencederai demokrasi di Maluku.

Menurut data yang dihimpun Moluken.com, sejumlah pelanggara yang dilakukan KPU di SBT itu di antaranya, banyak nama yang sudah meninggal namun tetap memberikan hak suaranya, pemilih yang berada di luar daerah diberikan hak mencoblos. Bahkan juga ada temuan dari tim kecil yang dibentuk KPU Maluku, yakni banyak ditemukan dokumen formulir C1 KWK palsu. Sunggu ironis memang apa yang dilakukan KPU SBT yang telah me