MALUKUnews, Bula: Sistem pelayan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang sangat buruk seperti rekomendasi yang disampaikan Ombudsman RI, membuat DPRD, Abdul Gafar Wara-Wara angkat bicara.

Menurut anggota dewan dari PKB ini, rekomendasi Ombudsmen yang mengatakan pelayanan publik masuk dalam zona merah alias pelayanan publik terburuk ketiga di Indonesia, harus ditanggapi serius oleh Bupati SBT, Mukti Kaliobas. " Bupati dan seluruh jajarannya jangan anggap ini hal sepele. Harus serius dan segera memperbaiki kondisi yang ada," ucap Gafar kepada Malukunews.co di Bula, Rabu (11/12).

Wakil rakyat dari Dapil tiga ini menjelaskan, SBT masuk zona merah atau sistem pelayanan publik terburuk ke tiga di Indonesia itu, karena tatakelola birokrasinya yang buruk.

Salah satu indikasi adanya pelayanan publik terburuk itu, kata Gafar, karena sebagian besar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT). " Bagaimana pelayanan publiknya berjalan baik. Sementara OPD ini masih banyak yang PLT," kata Gafar.

Rapot merah yang di smpaikan Ombudsman itu, mestinya Bupati dan Pemda SBT nya malu. " Selaku anggota DPRD SBT saya berharap agar Bupati segera mengevaluasi seluruh pimpinan OPD yang di anggap tidak layak," harap Gafar. (Sofyan)