MALUKUnews, Ambon: Penyidik Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kecabjari) Masohi di Geser siap mengusut kasus dugaan korupsi yang berindikasi melibatkan Bupati SBT, Abdullah Vanath (AV) jika dilaporkan.

Hal ini ditegaskan Kacabjari Geser, YE Ahmadaly, seperti dikutif dari Siwalima, hari ini. “Kalau ada laporan pasti kita akan menindaklanjuti dan mengusutnya,” tandasnya.

Ahmadaly mengaku, sampai saat ini belum ada laporan yang disam­paikan OKP, LSM maupun pagu­yuban ke Kecabjari Geser terkait dengan kasus-kasus dugaan ko­rupsi yang melibatkan AV.

“Sampai saat ini belum ada, kalau ada pasti kita akan tindaklanjuti karena mereka langsung melapor­kannya ke Kejati Maluku melalui aksi demontrasi dan kalau kasus yang diselesaikan oleh Kecabjari Geser itu karena kasus yang diselidiki sendiri oleh kami,” ujar Ahmadaly.

Sebelumnya puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabungan sejumlah OKP, LSM, Ormas dan Paguyuban rame-rame melakukan demonstrasi di Kantor Kejati Maluku, Rabu (19/11). Aksi yang dilakukan untuk mendesak kejak­saan mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati SBT, Abdullah Vanath.

Mereka yang melakukan aksi demo berasal dari Forum Mahasiswa SBT Anak Adat Timur Seram (FM Serbati Atamari), Gerakan Muda (Garuda) Siwalima, LSM Forum Studi Layanan Publik (FSLP) Indonesia dan Persatuan Pemuda Mahasiswa Aru (Permaru).

Koordinator lapangan, Sandi Rumanama dalam orasinya mem­beberkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Vanath, namun tak pernah diusut oleh kejaksaan.

Sejumlah kasus dugaan korupsi tersebut yakni penerbitan ijin peman­faatan kayu bagi PD Mitra Karya tahun 2006 yang diduga merugikan negara Rp 49 miliar; dugaan korupsi dana APBD tahun 2006 sebesar Rp 50 miliar; APBD tahun 2007 sebesar Rp 137 miliar; dugaan penyalahgu­naan anggaran APBD tahun 2008-2011 sebesar Rp 200 miliar; proyek pembangunan dermaga Kecamatan Pulau Panjang senilai Rp 900 juta.

Selain itu, kasus dugaan korupsi dana bagi hasil senilai Rp 19 miliar; pajak Galian C tahun 2012 yang tidak disetor ke kas daerah; dugaan korupsi anggaran pembangunan ibukota SBT di Hunimua tahun 2011dan 2012 sebesar Rp 100 miliar.

“Kami minta agar Kejati Maluku segera memerintahkan Kejaksaan Negeri Cabang Geser untuk segera memanggil Vanath untuk diperiksa dan mempertanggungjawabkan selu­ruh perbuatannya, karena berbagai kasus dugaan korupsi ini telah merugikan negara,” teriak Rumanama.

Koordinator Intelijen Kejati Maluku, Andi didampingi Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia yang keluar menemui mereka berjanji akan menindak­lanjuti tuntutan mereka. (S5)