Oleh: Azrul Wailissa (Alumni Universitas Muhammadiyah Malang)

MALUKUnews: Tahun 2020 akan menjadi momentum penting bagi masyarakat di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, lantaran hajatan politik elektoral akan berlangsung pada tahun tersebut.

Momentum ini mesti dijadikan agenda utama untuk menata kembali kehidupan masyarakat setempat dan birokrasi daerah demi terwujudnya tatanan yang berkeadilan dan berkeadaban.

Sebagaimana pernah dikumandangkan pemikir politik liberal, Francis Fukuyama (2011), bila demokrasi di abad ke-21 tampak berada dalam persimpangan jalan, yang tampil dalam wajah bervariatif dan berlainan.

Ini menandakan bila demokrasi di abad ini teraplikasi ke arah yang memperadabkan rakyat untuk menjadi pemilih rasional yang tidak terjebak dalam kesadaran naif.

Kesadaran itulah yang merangsang seseorang tuk bergerak memperjuangkan interes ekonomi politik-Nya untuk di menangkan dan Pilkada merupakan kanal yang tepat memperjuangkan segala kepentingan rakyat. Itulah sebabnya di perlukan evaluasi total terhadap kinerja- kinerja pemerintahan sejak lima tahun terakhir, tanpa harus meromantiskan masa lalu atau terjebak ke dalam ikatan primordial agar supaya tidak salah memilih pemimpin.

Sejauh ini suda tiga calon bupati SBT yang telah nyatakan sikap maju dalam arena elektoral. Di antaranya adalah Fachri H. Alkatiri, A. Mukti Keliobas, dan Rohani Vanath. Berdasar poling dari Malukunews.co, per 12 Februari 2020 – perihal siapa bupati pilihan? Tercatat Fachri meraih dukungan 55 persen, sedangkan Mukti 20 persen, dan Rohani 25 persen.

Dari data tersebut tampak mencerminkan ada keinginan kuat di kalangan masyarakat SBT tuk mendorong lahirnya pemimpin baru yang tidak memiliki ikatan kepentingan sempit dengan individu dan/atau kelompok tertentu. Bila saja asumsi ini “benar”, maka suda sepantasnya kultur feodalisme dan klientelisme ditanggalkan demi terbentuknya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban!

Bukan Posisi, Tapi Pengaruh Jiwa kepemimpinan seseorang bukan diukur dari apa dan di mana posisinya, melainkan bagaimana pengaruhnya. Dengan pengaruh ia bisa memimpin dari segala lini.

Selaras dengan pandangan John C. Maxwell, dalam bukunya “The 360 Degree Leaders”, yang menyatakan esensi dari pemimpin adalah pengaruh, bukan posisi! Dengan perspektif yang demikian, tampak jelas bila dari ketiga kandidat bakal calon Bupati, dua diantaranya – Mukti dan Rohani – cenderung memanfaatkan posisi-Nya untuk memobilisir kekuatan politik graas root, sedangkan Fachri lebih mengandalkan factor pengaruh.

Mengapa bisa demikian?

Pertama, posisi Mukti yang saat ini sebagai Bupati SBT dengan status kebangsawanan persisnya, Raja Amaskaru tentunya akan mudah menggerakkan segala instrumen untuk memobilisir massa rakyat agar memilihnya. Artinya penghormatan rakyat kepada dirinya, bukan atas dasar pengaruh, melainkan posisi yang ia pegang da an sumber daya kekuasaan yang relatif besar ini bila sekadar dipergunakan untuk memuluskan tujuan kepentingan sempit, jelas akan merusak demokrasi yang hakikatnya lebih menghendaki adanya sirkulasi kekuasaan.

Kedua, Rohani Vanath yang notabene istri dari Abdullah Vanath (mantan Bupati, SBT) justru akan makin memperkuat politik kekerabatan atau dinasti politik yang implikasinya terhadap demokrasi sangatlah buruk. Demokrasi dapat berpotensi mengarah ke arah oligarkis, alih-alih substansial, di mana pertarungan politik didominasi oleh koalisi kepentingan predatorial serta mendorong peminggiran kekuatan rakyat, sebagaimana ditandaskan dalam konseptualisasi dari Yuki Fukuoka.

Ketiga, Fachri yang notabene menjabat sebagai wakil Bupati aktif SBT tanpa punya afiliasi kuat dengan kekuatan politik masa lampau, apalagi status sosial yang istimewa dalam masyarakat adat? Lebih cenderung menggunakan faktor pengaruh memobilisir dukungan.

Kedudukan dalam birokrasi daerah dengan kewenangan terbatas justru membuat-Nya relative tak leluasa. Persis persoalan inilah yang kerap dijadikan sebagai senjata pamungkas lawan politiknya tuk menyerang dirinya. Padahal bila ditelisik lebih jauh, justru di titik inilah kekuatannya.

Bila Mukti akan cenderung terjebak ke dalam romantisme kinerja pemerintahan selama ada di bawah kekuasaannya dan akan cenderung di kapitalisasi sebagai bentuk keberhasilan, padahal di kalangan masyarakat sendiri perkara keberhasilan masih jadi perdebatan serius yang patut di uji lebih dalam.

Sama halnya dengan Rohani yang cenderung mengkapitalisasi dan meromantiskan kinerja Abdullah Vanath dalam hal pemekaran SBT, kendati pun pada faktanya pemekaran merupakan buah dari perjuangan kolektif masyarakat SBT. Lantas bagaimana dengan Fachri?

Sebagai figur yang relatif tidak terikat kepentingan dengan kekuatan politik oligarkis maupun primordial, cenderung leluasa dalam mendorong adanya pelbagai inovasi agar mempercepat proses transformasi SBT ke arah yang lebih baik. Pemanfaatan sektor-sektor pertanian, kelautan dan pariwisata menjadi fokus utama yang sangat potensial memperkuat ekonomi rakyat! (***)