MALUKUnews, Ambon: Kelompok masyarakat Maluku di Jakarta yang tergabung dalam Forum Kajian Mahasiswa se-Jakarta, mengancam, akan kembali melakukan aksi unjuk rasa lagi di gedung KPK dan DPP Partai Hanura di Jakarta.

Dalam aksi nanti, mereka mendesak KPK supaya segera periksa Bupati SBB, Muhammad Yasin Payapo, terkait adanya dugaan pemotongan 10 persen Anggara Dana Desa (ADD) tahun 2017 pada setiap desa di SBB.

Penanggung Jawab Aksi, Rusman, melalui sambungan ponselnya, Sabtu (30/11), dengan Malukunews.co, mengatakan, ia dan teman-temannya, Senin, pekan depan, sudah siap kembali melakukan aksi di gedung KPK di Jakarta dan di Kantor DPP Hanura.

Kata Rusman, seperti diberitakan media ini sebelumnya, mestinya anggaran dana desa itu diperuntukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan desa. Bukan untuk dimakan dan memperbesar perut bupati atau penguasa. “ Tindakan yang dilakukan Yasin payapo itu merupakan tindakan Extra Ordinary Crime (kejahatan luar biasa),” demikian pernyataan Rusman pada pemberitaan lalu itu.

Pada aksi pekan depan itu, kata Rusman, kantor DPP Partai Hanura juga menjadi sasaran mereka. Di Kantor Pusat Partai Hanura itu, mereka akan mendesak, supaya Yasin Payopo segera dipecat dari ketua dan keanggotaanya di Partai Hanura.

Alasannya, karena akibat ulah Yasin atas dugaan pemotongan ADD itu, nama besar Partai Hanura di Maluku menjadi rusak. Pekan depan ini, kami sudah siap melakukan aksi di KPK dan DPP Partai Hanura. Bupati SBB harus diperiksa KPK, kami juga mendesak supaya DPP Partai Hanura juga pecat Yasin dari keanggotaanya di Partai Hanura. “ Surat ijin untuk aksi itu kami sudah layangkan ke pihak kepolisian di Jakarta,” ujar Rusman.

Untuk diketahui, pada Kamis (28/11), lalu Rusman dan kawan-kawannya juga telah melakukan aksi terhadap Bupati SBB, Yasin Payapo di gedung KPK. Tuntutannya sama, yakni terkait adanya dugaan pemetongan ADD 10 persen pada setiap desa yang ada di SBB itu. Qin)