MALUKUnews, Piru: Eksplorasi dan Eksploitasi kandungan Nikel yang ada di daerah petuanan Desa Piru wilayah Kobar, Dusun Taman Jaya, Kabupaten SBB terus dilakukan oleh PT Manusela Prima Mining, tanpa mengindahkan masyarakat adat yang menuntut hak-hak adat terus dikebiri.

Penyampaian hak adat oleh Pemerintah Desa Piru lewat surat nomor 143/01/NP/2013 tertanggal 25 Februari 2013 lalu, kepada Direktur PT Manusela Prima Mining hingga saat ini pun tidak pernah mendapat titik jelas.

PT Manusela Prima Mining seakan mengacuhkan butir-butir tuntutan hak adat masyarakat yang diuraikan dalam isi surat tersebut, tanpa mem­balas surat yang ditandatangani oleh Staf Negeri Piru dan raja Negeri Piru M.Kukupessy.

Olehnya itu, pihak BPD Piru me­ngancam akan menyegel petuanan Desa Piru yang dikuras hasil bumi­nya oleh perusahan yang dipimpin oleh Phi­lipus Kakisina tersebut.

“Sampai sekarang surat kami itu tidak pernah dibalas oleh pihak PT Manusela Prima Mining. Bukan kita tidak menyetujui adanya pertam­bangan di daerah tersebut, kita tetap menyetujui asal hak-hak kita sebagai masyarakat adat itu diperhatikan. Kita dalam waktu dekat akan ke Ko­bar dan menutupi areal pertambang­an,” jelas salah satu Badan Peng­urus Desa (BPD) Piru, Agustinus Latusia seperti ditulis Siwalima hari ini.

Ia mengungkapkan, terkait peme­nuhan hak-hak adat tersebut pihak­nya pernah dimediasi oleh raja Ne­geri Piru untuk bertemu dengan Bupati SBB Jaco­bus. F.Puttileihalat, guna membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak adat, namun pihaknya menolak karena bagi BPD Piru, Bupati SBB bukanlah Direktur PT Manusela Prima Mining.

“Tahun 2012 sejak jalannya eks­plo­rasi dan eksplorasi Nikel di wila­yah Kobar, kita dari BPD rapat dan mengundang raja negeri Piru untuk membicarakan perihal hak-hak adat yang harus dipenuhi oleh PT Manu­sela, dan raja negeri Piru mengarah­kan agar, kita berbicara dengan bupati, namun kita menolak karena bupati bukan direktur PT Manu­sela,”ujarnya.

Kendati demikian dengan alasan memperjuangkan hak-hak adat, pihaknya tetap bertemu dengan bupati yang dimediasi oleh raja Negeri Piru, namun pemenuhan hak-hak masyarakat adat pun hanya merupakan janji palsu yang disam­paikan oleh Bupati SBB.

Karena merasa kecewa dengan tindakan berbagai pihak yang tidak mengindahkan hak-hak adat masya­rakat Negeri Piru, BPD akan meng­hubungi raja Negeri Piru dan Polres SBB dalam waktu dekat, akan menyegel atau menutupi lokasi pertambangan yang dikelola oleh PT Manusela Prima Mining. (S5)