Oleh: Muhammad Ali Suneth ( Pemerrhati Sosial )

MALUKUnews: DPRD dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), telah gagal melindungi kedaulatan masyarakat hukum adat di daerahnya. Sebab, peraturan perundang-undangan bukanlah opini atau artikel akademisi yang dibuat berdasarkan pendapat atau teori. Opini dan artikel tidak memiliki daya paksa atas orang lain untuk berbuat atau untuk tidak berbuat.

Sebaliknya, peraturan perundang -undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur. Peraturan perundang-undangan juga merupakan dokumen politik yang mengandung kepentingan dari berbagai pihak.

Dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyusunnya. Akan tetapi, jika melihat rujukan permasalahan terkait di Kabupaten SBB justru sangat memalukan, ketika DPRD setempat mendesak Pemkab SBB segera menetapkan status adat pada Negeri (Desa) Adat dan yang bukan Adat.

Sebaliknya, yang lebih tidak tahu malu lagi, Pemkab SBB bersama Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, telah mengeluarkan hasil penelitian yang dimuat dalam 11 indikator untuk menentukan mana Negeri (Desa) Adat dan yang mana bukan Negeri Adat.

Rincian 11 indikator tersebut adalah sejarah negeri, petuanan, mata rumah asli Seram, pengelompokkan adat dalam negeri, pemerintahan adat, batu teon negeri, batu pamali, keanggotaan Saniri Batang Air, keanggotaan Alune-Wemale, kelompok Patasiwa-Patalima dan memiliki relasi Pela Gandong.

Poin 6-11 merupakan poin mubazir dan basih untuk dimasukkan kedalam indikator. Sebab, pada dasarnya, ke-6 poin tersebut sudah masuk dalam indikator yang pertama yakni sejarah negeri.

Akan tetapi, bagi saya hal yang fatal dan kebodohan yang dilakukan Pemkab SBB dan Tim Peneliti Unpatti adalah tidak memasukkan dua indikator penting lainnya dalam mencirikan suatu Negeri (Desa) Adat.

Kedua indikator itu, adalah bahasa asli negeri dan tapal batas wilayah Negeri (Desa) Adat. Pertanyaannya, kepentingan politiknya siapa? Padahal secara yuridis dalam aspek filosofinya, kedua poin diatas secara hirarki peraturan perundang-undangan sudah disebutkan dan diatur dalam UUD 1945, UU Desa hingga Peraturan Menteri Desa.

Saya meragukan gelar serta kualitas ilmu pengetahuan secara intelektual yang dimiliki Tim Peneliti Unpatti dan Pemkab SBB dibawah pimpin Prof. Tonny Pariela.

Sekedar mengingatkan, pak Tonny sebagai akademisi dalam mengeluarkan hasil penelitian harus bersikap jujur dan objektif serta mampu menjaga independensi sebagai intelek.

DPRD dan Pemkab SBB tidak berhak dalam menentukan dan menetapkan status adat kepada sebuah desa. Sebab, legislatif dan eksekutif lahir dari rahim konstituensi masyarakat hukum adat.

Secara harifah, dalam perancangan dan pembentukan peraturan harus mempunyai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang dimuat dalam pokok pikiran pada konsideran UU, perda kabupaten/kota.

Unsur filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya, yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.

Oleh sebab itu, saya meminta M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat dan Abd. Rasyid Lisaholith sebagai Ketua DPRD SBB membatalkan, mencabut serta mengevaluasi kembali dua perda sebelumnya mengenai kehormatan jati diri masyarakat hukum adat yang sudah ditetapkan, karena itu merupakan pelecehan bagi kedaulatan masyarakat hukum adat di SBB.

Apabila mereka tetap ngotot kedua perda itu diberlakukan tanpa meninjau kembali apa yang telah ditetapkan, saya berniat akan menggugat kedua stakeholder akibat kerugian moril dan materil yang dihasilkan kedua institusi tersebut. (***)