MALUKUnews, Piru: Diduga, tender pengadaan barang dan jasa milik pemerintah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seram Bagian Barat (Distanak SBB) yakni, pembuatan pagar BPP di 11 kecamatan di kabupaten tersebut sarat rekayasa.

Pasalnya, pembuatan pagar ter­sebut tidak melalui proses tender sesuai dengan peraturan perun­dang-undangan yang berlaku.

Dugaan tender yang penuh de­ngan rekayasa ini kemudian ditin­daklanjuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Investigasi Korupsi (I2K) dengan melaporkan Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Piru, beberapa hari lalu.

Seperti dikutif dari Siwalima, Koordinator I2K Cabang SBB, Edy Pattiiha kepada wartawan usai melaporkan kasus tersebut meng­ungkapkan, panitia tender pembuat­an pagar BPP pada 11 kecamatan Kabupaten SBB yang diketuai MS, salah satu staf Dinas PU SBB seba­gaimana diangkat dengan SK Ke­pala Distanak Kab SBB Nomor 520/26/2013 tertanggal 26 Januari 2013 tidak melaksanakan proses tender sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Para CV pemenang tender pun dicurigai sebagai CV milik orang dekat Ketua Panitia tender, alhasil kendatipun ada CV yang secara ad­ministrasi seharusnya digugurkan karena tidak memiliki kelengkapan administrasi sebagai peserta tender, pun diturutsertakan untuk meng­ikuti proses tender, bahkan dipak­sakan untuk memenangkan tender.

Hal lain yang ditemukan sebagai salah satu unsur keterlibatan orang dekat ketua panitia tender, dimana adaCV yang memenangkan tender lebih dari satu kali. Padahal berda­sar­kan Keputusan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melarang satu perusahan memenangkan dua paket tender pada satu dinas atau institusi.

Pemenang Pembukaan Lelang tender ada pemenang atau CV yang memenangkan tender lebih dari satu paket. Padahal dalam Kepres 70 Tahun 2012 itu melarang keras satu CV memenangkan tender lebih dari satu paket dalam sebuah dinas atau instansi Tersebut.

Dikatakan, Pengumuman kualifi­kasi di internet tidak sama dengan pengumuman yang ada di kantor Dinas Pertanian dan Peternakan, panitia tender diduga memasang stra­tegi agar proses tender hanya diikuti oleh CV milik orang dekat Ke­tua Panitia tender.

“Ada beberapa substansi yang kami laporkan diantaranya adalah dimana pengumuman jadwal tender yang ada di internet tidak sama dengan pengumuman yang ada di kantor Dinas Pertanian dan Peter­nakan, di website tertera jadwal tender berakhir hari Kamis (18/9), namun pengumuman di kantor Distanak dirobek oleh panitia tender dan digantikan jadwal tender berakhir Rabu (17/9),’’ ujarnya.

Ia menduga, panitia meminta uang sebesar Rp 50 juta dari ma­sing-masing pemenang, padahal peme­nang tender tidak memiliki keleng­kapan dokumen, namun dipaksakan untuk memenangkan tender, pungu­tan imbalannya lebih besar diban­dingkan CV yang memenangkan tender dengan dokumen yang lengkap.

Sementara Kepala Dinas Perta­nian dan Peternakan J. Tetelepta saat dimintai konfirmasi lewat telepon seluler, Kamis (26/9), menegaskan dirinya tidak pernah tahu menahu dengan proses tender ataupun du­gaan pungutan yang dilakukan oleh panitia tender.

“ Saya hanya menerbitkan SK Panitia. Mengenai proses tender dan lainnya, apalagi pungutan saya tidak mengetahuinya. Sampai seka­rang saja saya tidak mengantongi CV mana-mana saja yang meme­nang­kan tender. Saya tidak tahu apa-apa soal itu,’’ tegasnya singkat. (S5)