Oleh: Christina Rumahlatu ( Mahasiswa SIP Abdi Negara Jakarta )

MALUKUnews: Seperti seekor anak elang gagah yang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang induknya. Begitupun kisah perjuangan sebuah negeri indah yang terletak diufuk timur nusantara.

Negeri yang hangat dalam deretan pulau ibu sebagai sebuah kodrat alam yang dengan bangga dipuja oleh para leluhur dari puncak gunung nunusaku yang sejak tanggal 18 Desember 2003 melalui UU Nomor 40 Tahun 2003 kita sapa dengan dengan bangga Sebagai kabupaten Seram Bagian Barat.

Tentu saja pemekaran Kabupaten SBB dari wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah ini bukan tanpa sebuah alasan, meskipun terdapat perdebatan, pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat pada saat itu. Namun, semua proses politik telah dilalui juga dengan permenungan panjang dan kajian mendalam pada saat yang sama oleh para tetua yang menjadi representasi masyarakat kala itu.

Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat lewat pelayanan publik, akselerasi pembangunan yang seara geografis memakan jarak tempuh yang sangat jauh karena terdiri dari gugusan pulau-pulau, sehingga tidak efektif dan efesien serta mencegah ketimpangan pemerataan dan keadikan melaui praktek-praktek monopoli kekuasan, jabatan publik yang hanya berfokus pada wilayah tertentu dan mengurangi intensitas politik identitas.

Kabupaten yang berada di negeri raja-raja, Provinsi maluku ini memiliki 11 kecamatan yakni; Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Inamosol, Elpaputih, Seram Barat, Huamual, Taniwel, Taniwel Timur, Waisela dan kepulauan Manipa. Terdapat 92 desa, 112 dusun dan 210.607 jiwa pada tahun 2019. Menariknya bukan saja terdapat masyarakat lokal SBB tetapi campuran etnis lain dari luar daerah yang melalui kebijakan transmigrasi nasional era Presiden Soerharto.

Mereka tinggal dan hidup berdampingan, dalam langgam kultural masyarakat Maluku yang dijuluki negeri raja-raja itu, ‘’baku sayang’’ meskipun sesekali ada konflik sosial dibeberapa wilayah tapi bisa dimaklumi seperti kapata usang “piring jua bisa tatoki picah dimeja makan bukan cuma sakali, deng sama hidup ade kaka biar laeng marah laeng mar busu-busu orang saudara”.

Kehidupan sosial yang terlampau manis ini mencerminkan suatu watak dan karakter manusia berakhlak yang senatiasa memegang teguh ikatan ‘’pela gandong’’ yang menjadi adat-istiadat dan diwariskan dari generasi ke genarasi.

Bukan hanya itu kejayaan kabupaten SBB juga terlihat dari situs-situs bersejarah yang berada di kecamatan Taniwel yakni Goa Tengkorak, Rumah Ada Tapuara Sapalewa dan Instalasi Pipa Tua peninggalan Belanda, Rumah Pandopo Bupati dan masih banyak tempat bersejarah terkenal dengan potensi alamnya seperti; Danau Tapala, Air Terjun Sapalewa, Air Terjun Tona, Telaga Tenggelam, Air Terjun Waimosola yang selayaknya dapat dioptimaklan guna mendorong pendapatan asli daerah dari sektor parawisata.

Setelah 17 Tahun Berlalu

Mirisnya sudah 17 tahun kabupaten SBB berlayar namun agenda dan cita-cita pemekaran tak berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Wajah kekusaan tiran juga otoriter silih berganti mempertontonkan praktek-praktek KKN di negeri yang konon katanya lahir para manusia beradab, seakan para pemimpin gagal mensyukuri nilai sebuah perjuangan.

Pilar-pilar sosial kultural yang menjadi langgam dasar pendekatan pembangunan justru tampak dalam polesan keserakaan. SBB bahkan seperti layu sebelum berkembang. Wajah penguasa terpampang jelas dalam balutan nepotisme dengan patronase berlebihan.

dinasti politik menukik tajam dalam formasi organisasi perangkat daerah. Karpet merahpun dibuka lebar bagi para investor nakal, ruang-ruang hidup masyarakat ikut dieksploitasi, hutan-hutan adat hancur lembur terkesan anak negeri lupa diri sebagai pewaris peradaban, kerabat dan handai taulan terjerat dugaan korupsi berkali-kali mulai dari Angaran Dana Desa pada tahun 2016-2019 kemudian praktek ilegal loging yang bersemarak dari tahun ke tahun.

Belum sampai disitu, kasus proyek pengadaan kapal Marina tahun 2019, kemudian kasus pengadaan mesin Print E-KTP 2019 serta dugaan penyogokan salah satu angota DPRD kabupaten SBB, yang diduga menyeret nama orang nomor satu di Kabupaten SBB, M. Yasin Payapo.

Skandal dengan para oligarki ini, menunjukan potret pemimpin krisis moral yang pandai berkolusi. Para pemimpin gagal memahami pola pembangunan daerahnya dengan segala potensi dan peluang diberbagai bidang. Tapi lebih memprihatinkan lagi, ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tak mampu memainkan peranya sebagai fungsi pengawasan, dengan memanfaatkan ruang evaluasi menjadi dagangan sapi.

Para pemburu rente bersahabat baik dengan pejabat daerah ketika rakyat bersuara. Kesombongan penguasa terlihat jelas dari penguassan semua sumber daya manusia juga alam.

Gaya hidup hedonis pemerintah yang berlebihan sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat dan minimnya naluri pengabdian.

Hal ini mengkonfirmasi bahwa motivasi pemekaran kabupaten SBB dibawah kepemimpinan para demagog bersama rekan-rekan sejawat pada saat itu dan kini bisa dikatakan hanya untuk memperoleh kekuassan baru dan kesempatan emas bagi partai-partai dalam melangengkan misi-misi terselubung dan iming-iming insentif fiskal yang merupakan angaran tersendiri dari pemerintah pusat berupa DAU dan DAK juga angaran yang terpisah sendiri dari pemerintah daerah induk dan juga pengeloaan potensi daerah yang bermuara hanya untuk memperkaya diri dan rekan-rekannya.

Hal ini juga dikemukakan oleh Taufiq. C Dawood (2007) dimana salah satu alasan mengapa pemekaran dilakukan adalah desentralisasi memberikan dana yang lebih besar untuk dikelolah oleh pemerintah daerah terkhususnya Dana Aloksi Umum.

Hal ini dikonfirmasi lagi dengan lahirnya ijin pertambangan marmer oleh PT Gunung Makmur Indah berlokasi di wilayah kecamatan Taniwel, yang menuai aksi demonstrasi berjilid-jilid oleh para pemuda, mahasiswa dan masyrakat pada Senin, 7 Desember 2020 di depan kantor Bupati karena dinilai kebijakan ijin tersebut tidak berpihak terhadap masyarakat dan berpotensi merusak hutan yang merupakan entitas masyarakat adat yang hidup jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini eksis.

Sio tampa garam akang kasing lawang adat sutaparika kaki kapala sebagai anak negeri yang hari ini dipercayakan untuk menakohdai SBB harus sadar dan tahu diri dari mana kamu berasal dan apa identitasmu sehingga tidak berani bertindak lancang dengan mengotak-atik adat istiadat yang menjadi bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam wilayah SBB. Bupati SBB harus jauh melihat tanah adat lebih dari sekedar mempunyai nilai ekonomi semata.

Bahkan tindakan eksploitasi hutan adapun memberikan kesan bahwasanya bupati SBB tidak paham dengan konsep pembangunan melalui pendekatan ‘’Lou Nusa Lou Hata’’ yang kaya akan nilai sejarah dan budaya Tiga Batang Aer Tala, Eti dan Sapalewa.

Perampasan hak-hak ulayat merupakan suatu bukti nyata penghianatan bupati SBB dan kawan-kawan dengan tidak mengindahkan amanah leluhur dalam menjaga harkat dan martabat negeri adat yang tercermin dalam semboyan “Saka Mese Nusa” yang merupakan suatu himbauan kepada anak cucu dimana saja untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan pulau sekuat-kuatnya dengan bertumpuh pada kekuatan adat istiadat.

Sebagai seorang pelayan masyarakat harusnya pemerintah daerah tidak anti kritik karena diatas kritik manusia-manusia yang penuh dedikasi mengugat kolonialisme. Pemerintah pun jangan terlalu berdalil karena tugas pemerintah memang untuk mendengar aspirasi dari masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Pemerintah punya uang tetapi tidak untuk mengembos mahasiwa dengan serangan fajar, pemerintah punya senjata tetapi tidak untuk membungkam Mahasiswa dengan cara premanisme dan militeristik dan pemerintah punya kuasa tetapi tidak untuk mengkriminalisasi mahasiswa.

Untuk itu, langgam dasar berpemerintah secara filosofis terletak pada kenyaataan bahwa pemerintah merupakan kekuatan dunia yang paling menentukan hidup matinya seorang manusia dan hancur atau selamatnya dunia. (***)