MALUKUnews, Piru: Kendati hari liburan tahun baru telah usia, namun aktivitas perkantoran dilingkup Pemkab SBB masih terlihat sepi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) SBB, J. Manuputty, seperti diberitakan Siwalima, hari ini, mengungkapkan, dari absen yang berhasil didata pihaknya saat adpel hanya terlihat kurang lebih 50 persen PNS yang hadir.

Manuputty mengatakan, pihaknya berencana akan menggandeng Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke seluruh jajaran SKPD.

“Tadi pagi (kemarin-red) saat apel, dari kesekian pegawai lingkup Kabupaten SBB hanya terlihat kurang dari 50 persen yang mengikuti apel. Itu berarti sekian persen lainnya masih molor kerja dan menambah waktu liburnya sendiri,” ujarnya.

Katanya, sidak ini penting untuk meningkatkan disiplin pegawai sekaligus meningkatkan pelayanan yang baik bagi publik.

“Masuk liburan seharusnya Kamis (2/1) namun pada tanggal tersebut seluruh SKPD belum melaksanakan aktivitas perkantoran, Aktivitas tersebut baru terlihat pada Senin (6/1). Besok (hari ini-red) kita akan sidak seluruh pegawai dan kepala bagian serta kadis. Dan data itu akan kita serahkan ke bupati,” ujarnya.

Disinggung sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang terbukti absen dalam melaksnakan tugas, Manuputty mengatakan, akan menjerat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kalau mengenai sanksi itu, kita akan sesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dibuat, apakah dia akan diberikan sanksi ringan , sedang atau berat, tergantung indispilin yang dilakukan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, PNS lingkup Pemkab SBB akan diberikan teguran lisan jika tak masuk selama lima hari kerja, teguran tertulis jika PNS absen 6-10 hari kerja, sementara pernyataan tidak puas secara tertulis jika PNS absen selama 11-15 hari kerja.

“Sedangkan sanksi disiplin sedang berupa, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat selama satu tahun, jika PNS absen selama 16-20 hari kerja, 21-25,26-30. Sementara disiplin berat mulai dari penurunan pangkat selama 3 tahun, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan serta pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat akan dikenakan kepada PNS yang absen atau tidak berkantor selama 31-45 hari kerja,” rincinya. (S5)