MALUKUnews, Piru: Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Basiha, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mempercepat pencairan anggaran penanganan Corona Virus Desease atau Covid-19.

Penegasan ini disampaikan Rahmat guna memperkuat kinerja Gugus Tugas (Gustu) Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa.

"Kami minta Pemda untuk segera mencairkan anggaran penanganan Covid-19 untuk juga dialokasikan ke Gustu tingkat Kecamatan dan Desa," ujar Rahmat saat dihubungi media ini, Sabtu (18/04).

Menurutnya, kondisi Gustu Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa membutuhkan perhatian Pemda. " Kami dari komisi II sudah melaksanakan kunjungan ke kecamatan misalnya ke Elpaputih dan Taniwel Timur. Dan keluhan di lapangan itu terkait dengan anggaran," ungkapnya.

"Sejauh ini mereka bergerak dengan pembiayaan seadanya sehingga untuk memutus mata rantai masuknya Covid-19 perlu dibijaki Pemda," tambahnya.

Lanjut Rahmat, selain kebutuhan anggaran, kebutuhan lainnya bagi Tim Covid-19 di tingkat kecamatan dan desa yaitu ketersediaan Alat Perlengkapan Diri (APD) dan fasilitas rumah karantina atau isolasi.

"Kami minta pemda untuk sediakan APD yang memadai untuk puskesmas dan pustu. Juga kelengkapan tempat karantina. Yang paling mendasar seperti tempat tidur," imbuhnya.

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Seram Bagian Barat, diperlukan kerjasama dari semua pihak. Anggota Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (F-KIS) itu juga mendorong Pemda SBB agar memberikan intruksi tegas agar setiap desa memiliki tempat karantina khusus.

Untuk diketahui, Pemda SBB akan mengalokasikan anggaran sebesar 50 Milyar untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten SBB. Dana tersebut bertambah 30 Milyar setelah sebelumnya disepakati bersama DPRD sebanyak 20 Milyar.

"Menyangkut dengan Penambahan anggaran, kita alokasikan dana yang rencanya ada 50 Milyar yang kita siapkan", kata Bupati SBB, M. Yasin Payapo pada Pidato Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemda SBB Tahun 2019 di Kantor DPRD SBB, beberapa hari lalu (Red)