MALUKUnews, Ambon: Kendati saat dengan saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) masih sementara menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku, namun sudah bisa diprediksi bahwa akan berlangsung putaran kedua.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Peduli Pengungsi dan Kemanusiaan Maluku, Maichel Louhenapessy kepada Siwalima mengatakan, dengan berkaca pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat Pilkada putaran pertama 11 Juni lalu, maka putaran kedua harus berjalan demokratis.

Seperti diberitakan Siwalima, hari ini, Louhenapessy memintakan, agar pilkada putaran kedua harus berjalan lebih baik sehingga dapat memberikan pendidikan politik yang baik pula bagi masyarakat.

“Kecurangan-kecurangan pada saat Pilkada Maluku putaran pertama jangan diulangi lagi, apabila masuk pada putaran kedua,” pintanya.

Ia mengharapkan, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang lolos pada putaran kedua akan berkompitisi secara sehat dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai demokrasi.

Ia meminta, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku baik yang lolos maupun tidak lolos untuk bersatu dan bersama-sama memberikan pikiran dalam rangka membangun Maluku ini kedepan.

Ia juga memintakan, agar kandidat yang tidak lolos jangan mencemarkan nama baik kandidat lainnya dengan memunculkan isu-isu politik yang tidak bersifat membangun, dan memecahkan persekutuan dan persaudaraan yang ada.

Ia meminta, masyarakat untuk tetap menunggu putusan MK, dan apapun putusan itu hendaklah didukung secara bersama dalam rangka membangun Maluku ini kedepan.

“Mari kita tunggu hasil keputusan MK, masyarakat tetap sabar tenangkan diri dan jauhkan isu-isu politik yang tidak baik, yang sudah pasti akan dimainkan oleh pihak-pihak kandidat tertentu, baik yang lolos maupun yang tidak lolos dalam keputusan MK ini, dan lakukanlah yang terbaik dalam putaran kedua Pilkada Maluku, sehingga Maluku ini tidak dicoreng oleh daerah lain bawah Maluku tidak demokratis dalam melakukan Pilkada. (S5)