MALUKUNEWS, Ambon: Sudah menjadi rahasia umum jika proses Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) putaran pertama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ternyata Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) selalu diintervensi oleh penguasa setempat, sehingga berbagai proses pentahapan dan pelaksanaan Pilkada diwarnai dengan pelanggaran tidak pernah ditindaklanjuti.

“Itu bukan rahasia baru lagi tetapi faktanya jika Panwaslu Kabupaten SBT saat Pilkada pertama sangat tidak transparan dan objektif, hal itu dikarenakan Panwaslu mau diintervensi oleh penguasa setempat,” ungkap salah satu putra Kabupaten SBT, Mohammad Arey seperti di kutif dari Siwalima, kemarin.

Melihat fakta-fakta yang terjadi dengan berbagai pelanggaran maka untuk proses pemungutan suara ulang nantinya maka diharapkan agar Panwaslu Kabupaten SBT yang baru saja dilantik ini agar harus netral dan tidak ada keberpihakan seperti yang dipraktekan sebelumnya.

“Panwaslu sebagai lembaga yang mengawasi proses jalannya Pilkada harus netral dan tidak terpengaruh dengan siapapun, termasuk juga diintervensi oleh penguasa karena pastinya akan berdampak pada proses dan hasil Pilkada yang tidak berkualitas dan menimbulkan berbagai persoalan,” jelasnya.

Sebagai Panwaslu, katanya, harus memahami secara benar menyangkut tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya dan bukan justru sebaliknya menggunakan hak dan wewenang untuk meraup keuntungan dengan tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

“Pilkada yang berkualitas tergantung dari kinerja penyelenggara Pilkada tersebut baik itu KPU maupun Panwaslu sendiri tetapi sering kali karena kepentingan tertentu dengan berbagai janji dan iming-iming yang diberikan sehingga kualitas tidak lagi diprioritaskan,” kata Arey.

Arey berharap,agar pemungutan suara ulang di Kabupaten SBT yang nantinya akan dilakukan dalam waktu dekat ini tidak disusupi dengan kepentingan penguasa setempat, karena pastinya akan berdampak pada tidak berkualitasnya Pilkada tersebut. (S5)