MALUKUnews, Ambon: Kendati Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemungutan Suara (PHPU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, pasca pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) 11 September lalu, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku maupun kabupaten/kota sebagai penyelenggara, untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama pada PIlkada 11 Juni lalu.

Permintaan tersebut diungkapkan oleh, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dari Fraksi Hanura, Rahman Nahumarury, seperti diberitakan Siwalima hari ini. “Kita berharap, kesalahan pertama pada Pilkada 11 Juni lalu itu tidak lagi terulang pada putaran kedua nantinya,” harapnya.

Menurutnya, proses penghitungan PSU Kabupaten SBT telah selesai, namun masih ada catatan-catatan kritis yang harus dilihat secara bersama oleh semua kalangan, khususnya tim pemenangan dan para elit politik di daerah ini.

Dengan masih ditemukannya kecurangan itu, katanya, dikuatirkan bisa menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat dan akan berdampak pada proses penyelesaian di MK.

Ia berharap, semua pihak dapat memberikan pendidikan politik yang santun kepada masyarakat, dan dapat menahan diri serta menunggu hasil proses penyelesaian sengketa pilkada Maluku di MK.

“Proses penyelesaian Pilkada Maluku ini kan sudah ada di MK, dan kalau tidak salah, belum diagendakan oleh MK, maka butuh waktu lagi, sehingga semua pihak diharapkan untuk menunggu,” ujar Nahumarury.

Politisi Hanura ini berharap, kepada seluruh elemen masyarakat di Maluku bersabar dan menerima apapun hasilnya nanti yang diputuskan oleh MK.

“keputusan akhir itu ada di MK karena MK yang menentukan hasil PSU SBT itu seperti apa nantinya, ujar Nahumarury.

Ia sangat berharap, dalam tahun ini sengketa pilkada Maluku segera selesai, sehingga dalam tahun ini pula Maluku harus memiliki kepala daerah yang devinitif.

“Jika proses putaran kedua berjalan, dan selesai dilaksanakan maka siapa pemenangnya, harus didukung sehingga masyarakat Maluku memiliki gubernur dan wakil gubernur devinitif. Apalagi tahun 2014 nantinya tidak ada Pilkada sebagaimana informasi dari pemerintah. Dan itu berarti berlangsung tahun 2015,” pintanya sembari menambahkan, masyarakat Maluku sangat rugi jika proses Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku harus ditunda hingga tahun 2015 mendatang. (S5)