MALUKUnews, Ambon: Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO), dinilai tak mampu memenuhi janjinya yang tertuang dalam beberapa butir kesepakatan saat penandatanganan fakta integritas yang ia tandatangani bersama Jenderal (Pur) TNI Wiranto, pada tanggal 21 Desember 2016 lalu.

Jika tidak memenuhi salah satu butir dalam kesepakatan itu, maka resikonya, OSO harus rela untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA. Demikian bunyi salah satu pernyataan dalam kesepatakan yang tertuang dalam fakta integritas itu.

Salinan fakta integritas yang juga diperoleh Malukunews.co itu, menyebutkan, ada enam poin butir dalam kesepakatan bersama Ketua Umum DPP Hanura sebelumnya, yang juga adalah pendiri partai itu, Jenderal TNI (Pur) Wiranto.

Pertanyaannya, apakah OSO berhasil memenuhi poin-poin kesepakatan itu ?. Mari kita lihat bersama.

Inilah 6 poin butir kesepakatan OSO dengan Jenderal TNI (Pur) H. Wiranto yang tertuang dalam Fakta Integritas itu:

  1. Bersedia melalnjutkan memimpin partai HANURA periode 2015-2020 dari Ketua Umum Sebelumnya Bapak Jenderal TNI (Pur) DR. H. Wiranto, SH, MM, sampai dengan tahun 2020.
  2. Bersedia memenuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA.
  3. Menjamin soliditas dan kesinambungan Partai HANURA untuk memenangkan partai HANURA dalam pemilu 2019.
  4. Menjamin penambahan kursi partai HANURA di DPR RI dari jumlah sebelumnya didapat.
  5. Wajib membawa gerbong partai yang kami pimpin sebelumnya.
  6. Dengan ditandatangani fakta integritas ini, saya menyatakan mengundurkan diri keanggotaan maupun pengurus dari partai apapun namanya.

Dalam keterangan akhir penandatanganan fakta integritas itu, OSO pun berjanji, jika dikemudian hari ternyata ia tidak memenuhi atau mematuhi, maka secara ikhlas dan tulus, ia menyatakan diri mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Partai HANURA.

Data yang diperoleh Malukunews.co, salah satunya, yakni OSO tidak mampu memenuhi poin ke 4. Lebih parah lagi, pada Pemilu 2019 kemarin, Partai HANURA tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

OSO menandatangani fakta integritas itu dibawah meterai enam ribu rupiah dan memiliki kekuatan hukum.

Bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan pernyataan fakta integritas itu adalah Jenderal TNI (Pur) Soebagyo HS dan Jenderal TNI (Pur) Dr. Chairudin Ismail.

Sementara itu, informasi yang diperoleh Malukunews.co, Kamis (12/09), Jenderal TNI (Pur) Wiranto baru mulai bergerak dan bertindak untuk membenahi partai HANURA, setelah usai pelantikan kabinet Presiden Jokowi jilid dua ini. Apakah Wiranto segera kembali mengambil komando Partai HANURA ?. Belum diketahui pasti. (Tim)