MALUKUnews, Ambon: Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans mengecam KPU Provinsi Maluku yang tidak melalui mekanisme DPRD menggunakan anggaran daerah untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Kepada wartawan di Gedung Rakyat Karang Panjang, seperti diberitakan Siwalima, kemarin, Frans mengatakan, penggunaan anggaran untuk pelaksanaan PSU di SBT oleh KPU Maluku tidak sesuai dengan prosedur.

Olehnya untuk mengetahui besaran jumlah anggaran yang sudah digunakan KPU pada pelaksanaan PSU di SBT, maka Komisi A dalam waktu dekat akan memanggil KPU Maluku untuk menjelaskannya.

“Anggaran PSU kemarin itu sebenarnya harus dibahas dulu dengan DPRD melalui Komisi A, tetapi KPU memaksakan untuk menggunakan anggaran untuk pelaksanaan PSU kemarin di Kabupaten SBT. Ini yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Frans.

Menurutnya, DPRD akan memanggil KPU guna mempertanyakan pelaksanaan PSU SBT itu dibiayai dari anggaran mana. Tidak hanya itu, ia juga mempertanyakan sisa anggaran yang ada di KPU pada putaran pertama

“Sisa anggaran putaran pertama juga akan kami pertanyakan berapa jumlahnya. Dihitung sampai sekarang termasuk bunga bank. KPU tidak bisa berpendapat bahwa jumlah nominal sekian tanpa memperhitungkan bunga bank. Semua itu uang daerah yang harus dipertanggungjawabkan,” jelas Frans.

Ia beralasan, dalam rangka pelaksanaan pilkada putaran pertama, semua anggaran ditransfer langsung ke rekening KPU dan Bawaslu. Sehingga, untuk sisa anggaran pilkada putaran pertama sampai dengan PSU itu akan dikembalikan ke kas daerah bukan milik KPU. (S5)