MALUKUnews, Ambon: Sebanyak 7 DPD Partai Amanat Nasional (PAN) di Maluku, mengaku tidak puas atas kebijakan DPW Partai PAN Maluku yang telah memaksa 7 DPD-nya melaksanakan Musyawarah Luar Biasa (Musdalub). Belum diketahui pasti, apa alasan DPW PAN Maluku atas kebijakannya itu.

Sikap DPW ini kemudian ditantang 7 DPD nya, dengan cara menggugat dan melayangkan mosi tidak percaya mereka kepada DPP PAN di Jakarta.

Kebijakan DPW PAN Maluku ini dinilai cacat hukum dan melanggar AD/ART partai.

Seperti dikutif dari akun resmi salah satu kader PAN Maluku Tenggara bernama “ Sandi Salamun ‘, menyatakan, surat gugatan dan mossi tidak percaya yang di kirim oleh 7 DPD PAN Kabupaten/ Kota Se-Maluku itu sudah diterima DPP PAN.

Belum diketahui pasti nama 7 DPD itu, namun Salamun baru memperlihatkan surat tanda terima dari DPP PAN terkait gugatan dan mosi tidak percaya, tertanggal 15 Agustus 2019 atas nama DPD PAN Kota Ambon dan Maluku Tenggara. “ In Shaa Allah semua tahapan proses berjalan sesuai rujukan yang diamanatkan dalam AD/ART partai,” tulis Sandi Salamun dalam akun resminya itu.

Hingga berita ini diturunkan, Malukunews.co belum berhasil menghubungi pihak DPW PAN Maluku untuk mintai keterangannya terkait gugatan dan mosi tidak percaya dari 7 DPD PAN itu. (Qin)