MALUKUnews.co, Ambon: Subhan Pattimahu bersama sejumlah gerbong di dalam internal DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku akan dikenakan sanksi tegas pasca melakukan publikasi bohong di sejumlah media di Maluku.

Publikasi tersebut di nilai merugikan nama baik partai Golkar Maluku. Subhan yang dinilai ambisi dan haus akan kekuasaan dalam internal partai dinilai menjadi biangkerok selama ini dalam tubuh partai bersama CS nya menguak disaat partai Golkar mengambil langkah dalam rapat internal terbatas serta melakukan konferensi pers yang betermpat di sekretariat DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Karang Panjang Ambon, Jumat (07/05).

Konferensi pers tersebut dalam dalam menyikapi pemberitaan miring dan tidak bertanggungjawab di beberapa media terkait penyataan dari beberapa kader Partai Golkar. Yakni menilai bahwa Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Ramly Umasugi gagal dalam memimpin Partai Golkar di Maluku dan Golkar Mati Suri serta meminta DPP Golkar menurunkan Carateker. Pernayaan tersebut dibantah keras oleh sejumlah petinggi Partai Golkar Maluku.

Koordinator Bidang (Korbid) Kepartaian Golkar Provinsi Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, mengatakan, bahwa, pernyataan bahwa Golkar Maluku mati suri adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab.

“Kami ingin menyampaikan bahwa pernyataan Golkar Maluku mati suri itu adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab, yang dilakukan oleh salah satu kader partai yang dalam pernyataan persnya, mereka masih dalam kapasitas Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar, padahal jabatan itu sudah dijabat oleh Azis Mahulette berdasarkan Surat Keputusan (SK) terbaru Nomor: 403/DPP/GOLKAR/IV/2021. sehingga teman-teman yang kemarin mengatasnamakan kader Partai Golkar dengan komposisi jabatan tertentu di Partai Golkar itu tidak lagi berlaku, karena begitu SK terbaru keluar maka secara otomotis SK yang lama sudah tidak berlaku,” ujarnya.

Terkait dengan konsolidasi organisasi, Latuconsina menjelaskan bahwa seluruh agenda Partai Golkar terkait konsolidasi organisasi di sebelas Kabupaten/Kota di Maluku sudah dilakukan, hanya tersisa 1 Kabupaten yang belum yakni Kabupaten Kepulauan Aru, yang direncanakan akan dilakukan pada 22 Mei mendatang. (Edhy)