MALUKUnews, Ambon: Temuan tim pemenangan pasangan Herman Koedoeboen-Daud Sangadji (MANDAT) kini sementara dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Hal ini diakui Ketua Panwaslu SBT, Saleh Tianotak seperti dilansir dari Siwalima, hari ini.

Tianotak mengatakan, laporan tim pemenangan MANDAT yang disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan MANDAT, Thobyhend Sahureka, baru diterima oleh Panwaslu SBT, Minggu (15/9) malam.

“Suratnya baru masuk tadi malam (minggu malam-red) bukan pada Sabtu seperti yang disampaikan. Kita baru saja terima sehingga saat ini laporannya sementara kita kaji. Bahkan ternyata dalam surat tersebut terdapat beberapa poin yang sudah menjadi temuan kita dan sudah kita tangani. Itu sudah jalan yakni untuk TPS yang di coblos oleh Ketua dan anggota KPPS. Nanti kita kaji mana yang tidak bisa ditindaklanjuti dan mana yang kita serahkan ke KPU,” tandas Tianotak.

Tianotak juga mengakui, waktu yang diberikan sesuai Undang Undang sangat singkat ditambah dengan letak geografis wilayah di SBT yang sulit dijangkau dengan transoprtasi dan komunikasi sehingga penangan pelanggaran juga terkendala.

“Kita hanya kendalanya soal masalah laporan, karena ada laporan kan harus lewat komunikasi dan transportasi. Ini yang membuat kita kendala di sini. Kita telaah laporan ini semua jadi bukan bukan berarti kita tidak tindaklanjuti, kita tetap tindaklanjuti dengan yang sudah kita jalan maupun yang belum,” ujar Tianotak.

Sebelumnya diberitakan, tim pemenangan pasangan MANDAT, telah melaporkan berbagai kecurangan yang terjadi saat pencoblosan ulang di Kabupaten SBT, 11 September lalu.

Thobyhend Sahureka dan anggota tim pemenangan MANDAT, Ben­hur Watubun kepada wartawan di Sekretariat PDI Perjuangan, Minggu (15/9) mengatakan, secara resmi Sabtu (14/9) telah melaporkan pengaduan pelanggaran yang terjadi pada sejumlah tempat TPS di kabupaten SBT, yang telah melanggar amanat konstitusi.

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan, ada 22 item pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu SBT yang tembu­sannya disampaikan keMK, Bawaslu Maluku dan KPU Maluku.

Ia menyebutkan, dari 22 item mem­buat tujuh hal pelanggaran yaitu, pertama, terjadi pencoblosan yang lebih dari satu kali di TPS. Kedua, pencoblosan sisa suara sisa dilakukan oleh aparat penyeleng­gara di TPS.

Ketiga, pencoblosan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk memilih yaitu, anak dibawah usia 17 tahun dan belum menikah.

Keempat, terjadinya tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap tim MANDAT dan atau struktur PDI Perjuangan di Kabupaten SBT. Kelima, PNS terlibat dalam proses kerja politik. Keenam, terjadi penola­kan di saksi-saksi kandidat selain saksi DAMAI di TPS. Dan Ketujuh, adanya TPS fiktif di Desa Teor, yang sebelumnya juga terjadi pada pilka­da 11 Juni, hal yang sama juga terjadi pada coblos ulang 11 September kemarin.

Diungkapkan, pada coblos ulang 11 September, di TPS Kumelang, Kecamatan Kilmuri, saksi MAN­DAT, Sales Tella diusir mening­galkan TPS oleh KPPD sebagai akibat keberatan yang diajuakannya saat anak dibawah usia 17 tahun dab belum menikah namanya dipanggil untuk memilih.

“Saksi ajukan keberatan ke KPPS, namun keberatannya tidak diterima dan ia diusir secara paksa, dan ka­rena terancam akhirnya meninggal­kan TPS. Di TPS Kamar masyarakat diintimidasi untuk kemudian seluruh surat suara yang belum dicoblos disoblos oleh pelaksana pemilih di TPS atau KPPS,” ujarnya. (S5)