OLEH : PAULUS TITALEY, ST (Koord. Devisi Pengawasan Panwaslu Kota Ambon)

MALUKUNEWS: Untuk menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilu, dan untuk menjamin kelancaran serta tertib penggunaan hak pilih Warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilu, untuk itu pemutahiran data pemilih harus dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan Pantarlih secara berjenjang sebagimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Pemilu bahkan secara teknis diatur dengan Peratutan KPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Verifikasi Faktual Data Pemilih berbasis TPS dilaksanakan oleh Pantarlih, paling lama 2 (dua) bulan sejak Data Pemilih diterima oleh Pantarlih (PKPU No. 09 Tahun 2013 Pasal 19 ayat 2).

Mohon Partisipasi Masyarakat mengawasi serta memberikan masukan kepada PPS/Pantarlih pada tahapan Pemutahiran Data Pemilih yang sementara ini dilakukan oleh KPU Kota Ambon melalui Verifikasi Faktual Data Pemilih oleh Pantarlih.

Untuk itu publik harus ketahui tugas dan tanggung jawab Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih sesuai Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 Pasal 17 yang meliputi :

  1. Melakukan verifikasi faktual data pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung, memperbaiki data pemilih, meliputi :

a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih;

b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;

c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;

d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari satus sipil menjadi status anggota TNI/Polri;

f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara; dan

g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya.

  1. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dicatat di dalam formulir Data Pemilih Baru (formulir Model A.A-KPU).

  2. dalam melakukan pencoretan, perbaikan, maupun mencatat Data Pemilih Baru, Pantarlih harus mendasarkan pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh Pemilih, keterangan kepala atau anggota keluarga dan/atau keterangan perangkat RT/RW setempat.

  3. Pantarlih memberikan formulir salinan Bukti Telah Terdaftar (formulir Model A.A.1-KPU) kepada pemilih yang ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga Pemilih atau yang mewakili.

  4. Pantarlih mengisi, menandatangani dan menempel stiker Pemutakhiran Data Pemilih di rumah yang telah diverifikasi.

Apabila saat verifikasi factual, Pantarlih menemukan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih karena tidak memiliki identitas kependudukan, dan pemilih yang memiliki identitas kependudukan dari daerah lain, Perturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 Pasal 18, memberikan pedoman kerja sbb :

(1) Dalam hal Pantarlih menemukan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih namun tidak terdaftar dalam data Pemilih disebabkan tidak memiliki identitas kependudukan, Pantarlih wajib mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.A-KPU.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dengan surat keterangan dari ketua/sekertaris RT setempat atau sebutan lain, bertanggung jawab menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan warga setempat.

(3) Pantarlih memberikan keterangan “Tanpa Identitas Kependudukan” pada kolom keterangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan selanjutnya secara berjenjang dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dilaporkan kepada KPU Provinsi.

(4) Dalam hal Pantarlih menemukan Pemilih berdomisili di wilayah kerjanya tetapi memiliki identitas kependudukan dari daerah lain, maka Pantarlih menanyakan kepada Pemilih di mana akan menggunakan hak pilihnya.

(5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang menyatakan menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan alamat identitas kependudukannya, maka Pemilih tersebut dicatat dalam formulir Model A.AKPU.

(6) Dalam hal Pemilih memilih menggunakan hak pilihnya di alamat identitas kependudukannya, Pantarlih tidak perlu mendaftarkannya dalam formulir Model A.A-KPU.

(7) Dalam hal Pantarlih memiliki wilayah kerja dengan karakter khusus, seperti lahan sengketa, kawasan liar, apartemen, rumah susun, pondok pesantren, dan sebagainya, Pantarlih melakukan pendataan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan/atau pengelola tempat tersebut.

Kualitas Daftar Pemilih untuk Pemilu tahun 2014 di Kota Ambon sangat di tentukan kerja PPS dan Pantarlih dalam melaksanakan tugas Verifikasi Faktual Data Pemilih secara baik dan penuh tanggung jawab, tentunya juga tidak terlepas dengan fungsi pengendalian oleh KPU Kota Ambon, dan PPK pada wilayah kerja masing-masing. (***)