MALUKUNEWS, Jakarta: Sejumlah pelanggaran yang terjadi di Pilkada Maluku, diungkapkan Ketua Bawaslu Maluku Dumas Manery, saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sengketa Pilkada Maluku, di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, kemarin.

Persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku tahun 2013 yang berlangsung di Ruang Sidang Lantai IV MK, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta tersebut dipimpin majelis hakim yang diketuai Hamdan Zoelva dan didampingi Muhammad Alim dan Arief Hidayat sebagai anggota.

Seperti dikutif dari laporan Wartawan Siwalima, Izaac Tulalessy yang meliput jalannya persidangan melaporkan, sidang yang berlangsung pada pukul 08.30 itu sempat dihentikan pada pukul 11.00 karena majelis hakim harus meng­ikuti rapat pleno MK dan kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 13.30 – 15.00. Sidang tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi yang dia­jukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gu­bernur Maluku yaitu Abdu­llah Tuasikal – Hen­drik Lewerissa (TULUS) dan Herman Adrian Koe­doeboen-M Daud Sang­adji (MANDAT) serta KPU Provinsi Maluku (termohon).

Gugatan PHPU yang diajukan pasangan TULUS teregistrasi dengan nomor perkara 91/PHPU.D-XI/2013, pasangan BOB-ARIF (nomor perkara 92/PHPU.D-XI/2013) sementara pasa­ngan MANDAT (nomor perkara 94/PHPU.D-XI/2013). Sedangkan pasangan William B Noya – Adam Latuconsina teregistrasi dengan nomor perkara 93/PHPU.D-XI/2013.

Manery saat memberikan kesaksian menjelaskan saat proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di tingkat KPU Provinsi Maluku ternyata ada keberatan dari saksi empat pasangan calon menyangkut hasil perolehan suara di Kabupaten SBT.

“Bawaslu saat itu langsung me­ngeluarkan rekomendasi untuk mela­kukan rekapitulasi penghitungan suara ulang satu tingkat dibawah. Namun karena terjadi perbedaan data perolehan suara yang dimiliki saksi dan yang dimiliki KPU Kabu­paten SBT menyebabkan rekapitu­lasi penghitungan ulang turun lagi satu tingkat namun lagi-lagi data juga tidak sama,” ungkapnya.

Dijelaskan, proses rekapitulasi penghitungan ulang yang dilakukan di tingkat PPK ternyata juga tidak berhasil.

“Akhirnya saat proses rapat pleno penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku ter­sebut, Bawaslu Provinsi Maluku menge­luarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten SBT. Rekomendasi tersebut dikeluarkan mengacu pada azas pelaksanaan pemilu,” jelasnya.

Kendati demikian, menurutnya KPU Provinsi Maluku tetap meng­gu­­nakan data hasil rekapitulasi penghitungan suara versi KPU Kabupaten SBT.

“Peroses rekapitulasi penghitungan ulang yang dilakukan di tingkat PPK ternyata juga tidak berhasil karena data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten SBT berbeda, maka KPU Provinsi Maluku tetap mengesahkan data versi KPU Kabupaten SBT yang sebelumnya sudah dinyatakan salah,” ungkap Manery. (S5)