MALUKUnews, Ambon: Wacana Pilkada tak langsung menjadi pembahasan tersendiri di partai Golkar.

Politikus Partai Gollkar Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan bahwa pihaknya menolak Pilkada secara tidak langsung atau dikembalikan melalui DPRD. Sebab menurut Zulfikar Pilkada sistem tersebut mencederai amanat Amandemen UUD 1945, terutama Pasal 2.

"Maka (harus) pilkada langsung dong, wong presiden saja langsung, masa pilkada tidak langsung. Sementara kita sudah amandemen dan kita meyakini bahwa daulat rakyat itu menjadi orientasi kita," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Pilkada Langsung' di Kantor Formappi, Jakarta, seperti dilansir vivanews.com (24/11).

Zulfikar menilai, Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Sistem ini lah, kata dia, yang memberi mandat agar pemilihan dilakukan secara langsung.

"Presidensial ini perbedaannya mencolok dengan (sistem) parlementer. Parlementer itu mandat dioperasionalkan secara tunggal. Jadi parlemen memilih perdana menteri dari parlemen itu. Kalau presidensial mandat dilaksanakan secara terpisah, DPR dan presiden pemilihan dilakukan langsung," imbuhnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar mekanisme Pilkada langsung untuk dievaluasi. Tetapi Tito sudah meluruskan bahwa wacannya bukan bertujuan agar Pilkada diwakilkan kembali oleh DPRD. (Red)