MALUKUnews, Jakarta: Pendiri Partai Golkar, Suhardiman, meminta bakal calon presiden Partai Golkar, Aburizal "Ical" Bakrie, agar tak bermimpi menjadi presiden. Alasannya, karena Ical tak berlatar belakang Jawa. Selain itu, elektabilias Ical juga dinilai tak mendukung niatnya bertarung dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Jangan mimpi Ical akan jadi orang pertama di Indonesia dari luar Jawa. Berdasarkan sosiologis dan sejarah, sebagian besar orang Indonesia itu Jawa, jadi siapa pun yang jadi presiden, ya orang Jawa," ujar Suhardiman seusai bertemu dengan Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso di kediamannya, di Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Oleh karena itu, menurut dia, lebih baik Ical mundur dari pencalonannya. Suhardiman mengatakan, Ical seharusnya menjadi king maker, bukan pemain alias calon.

"King maker itu kan dalang dan itu lebih terhormat," kata Suhardiman.

Sebagai pengganti Ical, Suhardiman menilai sebaiknya Partai Golkar mengusung calon wakil presiden dengan mendorong tokoh-tokoh. Dia menyarankan tokoh muda yang diajukan sebagai calon wakil presiden.

"Salah satunya yang berdiri di samping saya ini, Ketua Umum MKGR (Priyo)," ujarnya.

Menanggapi pernyataan itu, Priyo langsung tersenyum dan mengatupkan tangannya seakan berterima kasih kepada Suhardiman. Menurut Suhardiman, pertemuannya dengan Priyo akan terus dilanjutkan untuk menindaklanjuti aspirasi yang menghendaki agar Ical mundur.

Selama ini, pencalonan Ical sebagai capres terus digoyang oleh sejumlah elite di internal Golkar. Salah satu yang memicu adalah tingkat elektabilitasnya yang dinilai tak mampu bersaing dengan dua bakal calon lain, Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Dinamika semakin memanas kala dua tokoh senior Golkar, Akbar Tandjung dan Luhut Panjaitan, menyatakan siap menjadi calon wakil presiden. Luhut bahkan menyatakan dukungannya kepada bakal capres PDI-P, Jokowi.

Di sisi lain, ada pula yang mengajukan nama Priyo Budi Santoso sebagai bakal calon wakil presiden. Priyo dinilai mewakili generasi muda. Pergolakan internal Golkar ini diperkirakan akan dibawa ke rapat pimpinan nasional (rapimnas). (kompas.com)