MALUKUnews Ambon: Akademisi FISIP Unpatti, Syafrudin Layn menilai, pelanggaran dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tak terlalu signifikan, sehingga sulit untuk Mahkamah Konstitusi (MK) menganulirnya.

“Memang diakui ada beberapa tim pemenang pasangan calon yang tidak menerima hasil PSU yang ditetapkan oleh KPU, karena menurut mereka ada pelanggaran yang terjadi, namun menurut pengamatan kami pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu kuat,” kata Layn seperti dikutif dari Siwalima, kemarin.

Layn mengaku, prihatin dengan proses Pilkada Maluku yang berlarut-larut, karena ada pasangan calon yang tidak siap menerima kekalahan.

“Logikanya pernyataan siap menang dan siap kalah telah ditandatangani saat pentahapan pilkada dilakukan tapi kenyataannya saat proses pemungutan suara berlangsung, ada tim pemenang dan pasangan calon yang tidak siap menerima kekalahan itu sehingga mengajukan keberatan ke MK,” ujarnya.

Layn berharap pilkada segera selesai, sehingga tahun ini masyarakat Maluku sudah memiliki gubernur dan wakil gubernur yang baru.

“Kami berharap proses di MK secepatnya selesai, sehingga putaran kedua Pilkada Maluku bisa segera berlangsung,” tukasnya. (S5)