MALUKUnews, Ambon: Tim Pemenangan Pasangan Jacobus Puttileihalat-Arifin Tapi Oyihoe (BOB-ARIF) Provinsi Maluku menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum serius melakukan koreksi Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT.

“Data pemilih yang berlatar belakang sebagai anggota TNI/Polri sebenarnya harus juga dideteksi dan ini yang tidak terkoreksi oleh KPU. Jadi harapan saya supaya KPU harus mendeteksi pemilih yang berlatar belakang TNI/Polri karena kemarin ada informasi jika tentara dan polisi juga ikut coblos saat pilkada putaran pertama,” ungkap Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan BOB-ARIF Provinsi Maluku, Semuel Ratumurun, seperti dikutif dari Siwalima hari ini.

Dikatakan, mungkin saja KPU Provinsi Maluku menggangap tidak ada tetapi pasangan BOB-ARIF berharap hal ini harus ditelusuri secara baik.“Sebaliknya untuk pemilih yang berusia 17 tahun pada saat DPT itu ditetapkan tapi namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih maka saat pemungutan suara ulang ini pasti yang bersangkutan akan pergi ke tempatnya untuk mencoblos. Olehnya itu guna mensiasatinya maka diisi dalam formulir pemilih dari TPS lain dan ini harus dipikirkan karena sudah berjalan lima bulan pasti sudah ada panambahan pemilih yang tidak terdeksi oleh KPU,” katanya.

Ia menjelaskan, usai rapat yang berlangsung Selasa (3/9) ternyata KPU telah menyetujui untuk nanti­nya memberikan DPT hasil koreksi kepada tim. “Hal ini jangan hanya wacana tetapi seharusnya diimplementasi­kan teristimewa kepada data-data pemilih yang menurut KPU tidak boleh memilih seperti orang SBT yang berdomisili di Maluku Tengah, sekarang untuk pemungutan suara di SBT yang bersangkutan tidak boleh ikut memilih begitu juga dengan orang Malteng yang tinggal di SBT,” jelasnya.

Ratumurun berharap KPU bisa mendeteksi nama-nama yang telah dipilih di tempat lain. “Harapan kami adanya tingkat pengamanan di se­tiap TPS karena bisa saja orang SBT datang ke kampungnya dan namanya ada tetapi saat pilkada putaran pertama sudah pilih di Kota Ambon maka mereka bisa ngamuk dan berimplikasi pada anarkis maka saat pemungutan suara ini pihak Polda juga bisa melakukan peng­amanan pada setiap TPS yang memiliki indikasi seperti itu,” pinta Ketua DPD PNBK Indonesia Maluku ini. Selain itu, Ratumurun juga ber­harap Panwaslu agar jangan segan-segan untuk memberikan reko­mendasi jika ada indikasi pela­nggaran pemilu.

“Jadi jika ada maka harus ditin­daklanjuti baik berupa pelanggaran saat pemungutan suara di TPS mau­pun saat penghitungan suara nanti­nya maka harus ada rekomendasi, jangan hanya tinggal diam. Kami yakin masyarakat SBT memiliki tingkat pendidikan yang sangat luar biasa sehingga terhadap proses pemungutan suara ulang di SBT ini, masyarakat di SBT bisa mendukung secara proaktif dan dapat menye­lenggarakan Pemungutan suara ulang ini secara aman dan damai serta transparan,” jelasnya. (S5)