Oleh: M. Saleh Wattiheluw (Pemerhati Pembangunan)

MALUKUnews: Sabagai salah pemerhati pada kesempatan ini ingin membagi pendapat terkait dengan proses revisi UU Pemilu yang sedang berlangsung di Baleg DPR. Sebetulnya pendapat ini mungkin bersipat pengulangan karena sering dipercakapkan para ahli/pemerhati/para pelaku politik setiap menjelang pemilu.

Apakah perlu ada Parlemen Treshold (PT) Pileg, lalu kalau masih diperlukan apakah harus naik atau turun, berbagi sumber menyebut bahwa sekarang dalam draf UU PT naik dari 4%- ke 5% dan berlaku secara berjenjang 4% untuk prov dan 3 % untuk Kab/kota untuk suara syah secara Nasional.

Apakah masih perlu PT Pilpres, sekarang diperkirakan naik dengan formula dari paling sedikit 20 % dan paling banyak 25%. Sementara Pemilu menggunakan Sistim Pemilu secara proporsinal terbuka. Apakah UU pemilu setiap saat harus berubah? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut semuanya ada di sdr-sdi anggota DPR yang terhormat sesuai dengan kewenangan.

Fakta proses demokrasi Pemilu Indonesia sangat ribet dan sulit, mulai dari bentuk, partai, ikut pendaptaran di Kememkumham lolos diKememkumhan tidak otomatis sebagai peserta Pemilu, harus ikut tahapan proses verifikasi di KPU secara berjenjang, selanjutnya dinyatan lolos verifikasi, barulah sah sebagai Partai Politik Peserta Pemuli dan untuk selanjutnya masuk pada tahapan proses pemilu di KPD/KPUD.

Semua tahapan yang diikuti sampai pemilu memiliki persyaratan yang sangat berat dengan bèrbagai konsekwensi resiko yang harus dilalui, karena ketaatan terhadap UU dan peraturan lainnya.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, negara besar dengan rentang kendali sangat luas, tingkat kesulitan sangat tinggi, perlu dipikirkan dan menjadi satu pertimbangan dalam refisi UU pemilu.

Kebebasan berdemokrasi telah dijamin UUD 1945 dan hak berdemokrasi bagi setiap warga negara atau kelompok masyarakat diatur dengan UU. Artinya sistem pemilu apakah Pileg atau Pilpres digabung dengan Pilkada, mau pake PT atau tidak tergantung pertimbangan serta kearifan dan keputusan DPR.

Pemilu Legislatif dibatasi mulai ET 2,5 % jadi PT 3% kemudian PT 4% dan diperkiran naik 5% pada pemilu 2024. Penggunaan PT dan perubahan % PT dari pemilu ke pemilu hingga kini kita belum menemukan arguman yang rasonal, objektif, demokratis yang kita dengar tujuaan PT adalah "penyederhaan " lalu apa maksud penyederhaan?. Bukankah itu memasung hak demokrasi ? .. rasanya tidak adil bertentangan dengan prinsif-prinsif demokrasi.

Bahwa suara syah yang diperoleh satu Partai peserta Pemilu sebut saja Parta A tapi suaranya tidak dikonversi/dihutung, karena terganjal PT, hal ini sangat tidak rasional karena secara langsung membatasi hak dan kebebasan berdemokrasi.

Bukankan semua Partai peserta Pemilu telah mengikuti aturan mulai dari membentuk Partai, daptar di KPU, ikut verifikasi dan terakhir ikut Pemilu. Semua tahapan yang telah dikuti adalah "Kewajiban Konstitusional", maka mestinya diberlakukan sama dimata hukum.

Kalau semua tahapan telah dipenuhi maka logikanya adalah hasil perolehan suara syah Partai peserta pemilu yang lewat perjuangan susah payah harus dihutung/dikonversi jadi kursi, karena itu merupakan tahapan akahir dari proses demokrasi Pemilu. Berapapun perelohan suara, atau solusi lain bisa penggabungan suara bagi partai-partai yang suaranya tidak mencukupi kursi, sehingga hak demokrasi warga negara tetap dihargai.

Khusus untuk Pemilu Presiden, jika menggunakan logika bahwa "Presiden adalah Kepala Negara" maka wajar kalau diberikan ruang agar banyak calon Presiden sehingga rakyat menentukan/memilih yang terbaik diantara para calon, artinya tidak perlu ada syarat PT untuk Capres. Artinya semua Partai Peserta Pemilu atau gabungan partai berhak untuk mengajukan bakal calon Presiden.

Demikian kiranya demokrasi jangan dipasung, keadilan dan kekuasaan juga jangan dimonopli. Semoga pemikiran ini dibaca oleh Anggota DPR serta para Ketua Partai pemilik kursi di DPR yang terhormat kiranya menjadi pertimbangan. (***)