MALUKUnews, Ambon: Kendati sampai saat ini, proses rekapitulasi penghitungan suara terhadap pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) masih terus berlangsung namun seluruh pihak harus legowo untuk menerima hasilnya.

“Walaupun sampai saat ini proses rekapitulasi baru dilakukan di tingkat TPS namun diharapkan semua pihak harus legowo menerima hasil pemungutan suara ulang di SBT,” pinta Wakil Ketua KNPI SBT, Rusdy Rumasouw, seperti dikutif dari Siwalima, hari ini.

Dikatakan, berkaca pada pengalaman yang terjadi saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku putaran pertama, yang berlangsung 11 Juni lalu, ternyata begitu banyak pelanggaran yang terjadi di Kabupaten SBT, sehingga akhirnya harus dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Seluruh pihak harus legowo menerima hasilnya, termasuk juga para kandidat gubernur dan wakil gubernur beserta pendukungnya, karena ini merupakan pesta demokrasi yang harus dihargai sehingga nantinya menghasilkan pemimpin yang benar-benar terpilih dari aspirasi rakyat,” katanya.

Ia berharap KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara pilkada ini benar-benar mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari proses pemungutan suara ulang, karena jika ada keberatan pastinya akan berdampak pada pula proses gugatan ke MK.

“Jika ada keberatan lagi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sehingga kembali digugat ke MK maka pastinya proses Pilkada Maluku tidak akan terselesaikan pada tahun ini, dan jika hal tersebut terjadi maka pastinya akan terjadi molor hingga tahun 2015,” tukasnya.

Jika hal ini terjadi, kata Rumasouw, maka pastinya pilkada putaran kedua akan berlangsung pada tahun 2015 mendatang, karena pelaksanaan pilkada provinsi, kota maupun kabupaten ditiadakan selama tahun 2014 karena seluruhnya terpusat ke Pemilu Legislatif maupun Pilpres.

Olehnya, Rumasouw meminta agar kinerja penyelenggara harus berperan penting karena disitulah profesionalisme dan keberpihakannya diuji, apakah bekerja sesuai dengan aturan ataukah bekerja karena disusupi kepentingan politik.

“Penyelenggara pemilu harus transparan, profesional dan tidak disusupi dengan kepentingan politik yang menguntungkan pihak-pihak tertentu jika hal tersebut dimiliki oleh penyelenggara pemilu yakni KPU maupun Panwaslu maka pastinya Pemilu tersebut tidaklah berkualitas karena akan terjadi berbagai pelang­garan,” tandasnya. (S5)