MALUKUnews, Ambon: Jajaran Bawaslu di daerah diminta supaya hati-hati dalam menandatangani dana bantuan hibah.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, seperti dilansir dari bawaslu.go.id, meminta jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memastikan dengan cermat nominal pengajuan anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani (diteken).

Fritz mengaku, tidak ingin akibat kurang dana, maka fungsi pengawasan tak maksimal sehingga membuat pilkada harus diulang. Dirinya mengingatkan sudah sepatutnya pemerintah daerah (pemda) dan Bawaslu berkoordinasi perihal teknis anggaran yang disetujui bersama.

"Jangan sampai mengulang pilkada karena fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan. Semua perlu dikomunikasikan jumlah anggaran dan cara penggunaannya," tutur Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu ini di Surabaya, Selasa (24/9/2019) malam.

Adanya Surat Jeputusan Ketua Bawaslu Nomor 0194, Fritz menekankan tanggung jawab penuh terkait efisiensi dana hibah ada di tangan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, utamanya perlu dipastikan nominal anggaran yang disepakati dalam NPHD itu cukup dan tidak berlebih.

"Mintalah sesuai dengan dana yang secukupnya untuk dapat melakukan fungsi pengawasan," tambah Fritz.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dia pun berharap konsistensi kinerja Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan.

"Semua orang bilang Bawaslu berkontribusi dalam menjaga konsistensi suara Itu jelas karena adanya pengawasan. Maka soal penganggaran tidak bisa main-main," jelas Afif. (red/bawaslu.go.id)